PKS Dukung Pertemuan Megawati dan JK Bahas Hak Angket di DPR: Kalau di MK Ada Pamannya

“Kita juga sering kroscek begitu dihentikannya Sirekap, mengerikan Sirekap itu ya,” tambahnya.

Sambil memantau perolehan suara masing-masing, kata dia, mereka juga memantau kondisi-kondisi lapangan, dan mendengar banyak sekali keluhan kecurangan di lapangan.

"Pertemuan ini memang sengaja kita buat biar lebih suasana harmonis dan hangat dalam kebersamaan.”

“Kita juga mengikuti apa yang disampaikan calon presiden kita dan cawapres kita Anies dan Muhaimin, yang mengatakan akan menanti, menunggu apa yang dilakukan oleh PDI-P untuk mengajukan angket,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono menyampaikan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tokoh senior Golkar Jusuf Kalla bukanlah bagian dari agenda Partai Golkar meskipun Jusuf Kalla pernah menjadi ketua umum Partai Golkar.

"Itu kan bukan agenda partai yah. Jadi tidak melibatkan Golkar," kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (25/2/2024).

Dave bilang menyatakan pihaknya masih menunggu terkait sejauh mana terkait rencana pertemuan Megawati dan JK tersebut.

Dia menekankan, Partai Golkar menolak terkait rencana hak angket mengenai kecurangan pemilu.

"Kita lihat ya, pembahasannya sejauh mana, karena sikap partai sudah jelas dan tegas menolak apapun usaha yang berkaitan dengan hak angket," ujarnya.

Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus meyakini pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK akan membahas mengenai kondisi demokrasi di Indonesia.

Deddy mengatakan, saat ini kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan akibat cawe-cawe kekuasaan.

"Ya pasti (Megawati dan JK) bicara apa yang sekarang jadi paling urgent kan, tentang merosotnya kualitas demokrasi kita akibat cawe-cawe kekuasaan," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Kamis (22/2/2024).

Karenanya, Deddy meyakini Megawati dan JK sedang berupaya untuk mengembalikan marwah institusi negara.

"Dan (bicara) bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan," ujarnya.

Menurutnya, tak hanya JK yang ingin bertemu dengan presiden ke-5 itu, melainkan beberapa tokoh lain juga.