Upaya Hak Angket Ganjar Pranowo Terancam Kandas, Nasdem Sudah Tentukan Sikap

TRIBUN-TIMUR.COM - Upaya Ganjar Pranowo calon presiden usungan PDIP untuk usulkan Hak Angket terancam kandas.

Pasalnya, partai Nasdem memberikan sinyal untuk menolak permintaan Ganjar Pranowo agar para anggota DPR RI dari Koalisi Perubahan ikut mengusulkan Hak Angket. 

Hak Angket yang dimaksud Ganjar yakni penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu.

Ganjar merasa dengan ikutnya partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, maka syarat Hak Angket terpenuhi. 

Sebelumnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Jokowi.

Pertemuan itu di tengah perhitungan hasil suara Pemilu. 

Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi menyimpan teka-teki. 

Menanggapi permintaan Ganjar, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merasa curiga dengan pernyataan Capres Nomor Urut 3 tersebut. 

Ia mengaku heran dengan permintaan Ganjar tersebut.

Sebab, menurut dia, terlihat Ganjar tak bisa menerima kekalahan dalam gelaran pesta demokrasi. 

"Pertanyaan kita sebenarnya, apa yang membuat teman-teman 03 ini risau? Apa karena kalah? Yang bilang mereka kalah siapa? Yang buat kita gaduh ini adalah hasil quick count lewat televisi. Opini apalagi yang mau dipengaruhi? Kan sudah pencoblosan," kata Ali kepada wartawan, Kamis (22/2/2024). 

"Semarahnya kita, ayo kita letakkan itu dengan akal sehat atau waras. Kalau sekarang, baru sadar, kenapa tidak dari dulu," ujarnya. 

Ia mengimbau kepada kubu pendukung Ganjar dan Mahfud MD, daripada teriak-teriak hak angket, lebih baik perkuat bukti-bukti.

Kemudian, bawa bukti-bukti tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perkuat saksi, perkuat alat bukti. Kalau dalam penelusuran terjadi dugaan kecurangan, ada mekanisme Bawaslu dan MK. Kan kanalnya di sana," ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar mendesak DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Hal ini menyusul banyak laporan telah terjadi dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024. 

“Minimum sebenarnya komisi II (DPR) memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024). 

Oleh sebab itu, Ganjar menilai perlu dilakukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik (parpol). 

Ia mendorong agar parpol di parlemen segera menggulirkan hak angket.

“Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” katanya.

Surya Paloh Bertemu Jokowi

Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi menjadi pembicaraan sejumlah masyarakat. 

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mendadak bertemu dengan Presiden Jokowi tadi malam, Minggu (18/2/2024). 

Pertemuan ini cukup mengejutkan sebab Nasdem sebagai bagian dari Koalisi Perubahan bersebrangan dengan Koalisi Indonesia Maju. 

Lantas Pihak Istana mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. 

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Surya Paloh memohon agar bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. 

"Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden," katanya.

Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima kedatangan Surya Paloh di Istana.

"Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh, malam hari tadi di Istana Merdeka," katanya.

Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda agenda kebangsaan. Topik pembicaraan salah satunya membahas dinamika politik dan Pemilu.

"Silaturahmi membicarakan agenda agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," katanya.

Menurut Ari, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa.

"Seperti yang disampaikan Presiden beberapa waktu yang lalu, silaturahmi dengan tokoh bangsa, dengan tokoh politik sangat baik, apalagi untuk kebaikan bangsa dan negara," pungkasnya.

Keterangan dari pihak Istana ini berbeda dari keterangan Bendahara Umum NasDem, Sahroni.

Sahroni membenarkan memang bakal ada pertemuan tersebut.

"Presiden panggil bapak saya (Surya Paloh), bukan menghadap yah," kata Sahroni dihubungi Tribunnews.com, Minggu (18/2/2024).

Kemudian ketika ditegaskan apakah benar informasi tersebut, Sahroni membenarkannya.

"Benar (Presiden Jokowi panggil Surya Paloh)," sambungnya.

Adapun terkait isi pertemuan dua tokoh tersebut. Sahroni menegaskan hanya pertemuan biasa.

"Silahturahmi bisa saja kok," tegasnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendatangi Istana Kepreisdenan, Jakarta, pada Minggu, (18/2/2024).

Mobil Lexus hitam yang diduga ditumpangi Surya Paloh, tiba sekitar pukul 18.45 WIB melalui pintu Medan Merdeka Utara.

Mobil tersebut kemudian masuk melalui pintu Bali yang berada di samping Masjid Baiturrahim Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses masuk bagi tamu VVIP Presiden dan hanya bisa diakses secara terbatas.

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh. Berdasarkan pantauan, mobil tersebut tampak keluar Istana sekitar pukul 20.02 WIB.

Tanggapan PKB

Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo ternyata tidak berkoordinasi dengan partai koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

PKB sebagai partner dalam koalisi tidak diajak berkoordinasi oleh Surya Paloh yang secara mendadak dipanggil Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem itu memberi tahu terkait pertemuan tersebut.

Seperti diketahui PKB dan Nasdem serta PKS mengusung pasangan Anies-Cak Imin dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Tidak ada koordinasi dengan ketum-ketum partai di Koalisi AMIN. Tidak ada," ujar Cucun saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Meski demikian, PKB menghormati pertemuan Surya dengan Jokowi itu. Menurut dia, setiap partai politik memiliki hak masing-masing untuk membangun komunikasi politik.

Oleh sebab itu, sesama partai politik tidak boleh mengintervensi.

"Itulah hak Bang Surya Paloh kalau memang demikian, dan kami tidak boleh mengintervensi hak-hak semua partai," ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Cucun yang juga merupakan Ketua Fraksi DPR RI itu enggan mengira-ngira apa topik pembicaraan antara Surya dengan Presiden Jokowi itu.

"Kami tidak dapat dan tidak ingin berandai-andai," lanjut dia sembari mengingatkan lagi bahwa yang dilakukan Surya adalah haknya sebagai ketua umum partai politik.

Nasdem Buka Komunikasi dengan Kubu Prabowo-Gibran

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim menyebut partainya segera menentukan arah politik terbaru seusai rekapitulasi manual telah dinyatakan selesai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut sekaligus menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta pada Minggu (18/2/2024) malam ini.

"Sikap NasDem nanti ditentukan setelah rekap manual KPU selesai," kata Hermawi saat dikonfirmasi, Minggu (18/2/2024).

Hermawi menjelaskan ,saat ini NasDem telah mengambil sikap terbuka berkomunikasi dengan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka maupun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Akan tetapi, kata dia, komunikasi baru akan dibuka setelah rekapitulasi suara KPU sudah rampung diselesaikan oleh KPU.

"Kita terbuka berdiskusi dengan 02 dan 03 setelah perhitungan manual KPU nanti," pungkasnya. (*)