Daftar Nama Caleg Potensi Isi 50 Kursi DPRD Makassar: Golkar - Nasdem Berebut Ketua, PKB Mengejutkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah 50 Daftar nama Caleg yang berpotensi mengisi kursi DPRD Makassar pada Pemilu 2024 berdasarkan real count KPU RI terbaru, Rabu (21/2/2024) malam.

Berdasarkan update real count KPU RI hingga Pukul 23.30 Wita, suara yang masuk sebanyak 2025 dari 4004 TPS atau 50,57 persen.

Hasil sementara, Partai Golkar memimpin dengan 13,38 persen.

Disusul Nasdem 13,23 persen, PKS 32,263 persen dan PDIP 10,25 persen.

Pada perhitungan sementara Nasdem dan Golkar masing-masing meraih 7 kursi untuk sementara dan bersaing merebut kursi Ketua DPRD Makassar.

Kemudian Gerindra dan PKS masing-masing 6 kursi.

Selanjutnya PKB dan PDIP 5 kursi.

Pemilu 2019 lalu PKB hanya mendudukan 1 calegnya sehingga saat ini PKB merupakan salah satu kejutan di Pileg DPRD Makassar.

Ini lantaran dengan 5 kursi sementara, PKB berpotensi merebut kursi Wakil Ketua DPRD Makassar.

Adapun Demokrat dan PPP masing-masing 4 kursi.

Disusul Partai Hanura dan PAN 2 kursi serta Perindo 1 kursi.

Pada Pemilu 2024 ini khusus DPRD Makassar ada 5 Dapil yang memperebutkan total 50 kursi.

Dapil 1

Kursi 1: dr. FAHRIZAL ARRAHMAN HUSAIN (PKB) 4.498 suara

Kursi 2: H. IRWAN JAFAR (Nasdem) 2.868 suara

Kursi 3: RUSLAN MAHMUD (Golkar) 2.090 suara

Kursi 4: ANWAR FARUQ, S.Kom. (PKS) 1.235 suara

Kursi 5: FASRUDDIN RUSLY, S.E (PPP) 2.589 suara

Kursi 6: ERIC HORAS, S.E., M.M. (Gerindra) 2.920 suara

Kursi 7: REZKI (Demokrat) 1.996 suara

Kursi 8: Ir. Hj. ANDI SUHADA SAPPAILE (PDIP) 2.015 suara

Kursi 9:  Ir. MUCHLIS A. MISBAH (Hanura) 3.295 suara

Dapil 2

Kursi 1: MUHAMMAD YULIANTO BADWI (Golkar) 4.948 suara

Kursi 2: H. RUSLAN LALLO, S. Sos. (Nasdem)  2.660 suara

Kursi 3: WILLIAM, S.E. (PDIP) 1.517 suara

Kursi 4: IRFAN MALLUSERANG, S.IP. (PAN) 2.254 suara

Kursi 5:  A. PAHLEVI, S.E. (Gerindra) 1.677 suara

Kursi 6: ISMAIL (Golkar) 3.612 suara

Kursi 7: BASDIR (PKB) 1.375 suara

Kursi 8: H. RAY SURYADI ARSYAD, S.IP. (Demokrat) 1.956 suara

Kursi 9: NUR KUSUMAWATY (Nasdem) 1.845 suara

Kursi 10: H. ABDUL WAHAB TAHIR, S.H. (Golkar) 2.329 suara

Dapil 3

Kursi 1: ANDI MUHAMMAD FARID (Demokrat) 1.678 suara

Kursi 2: ANDI SUHARMIKA, S.H. (Golkar) 2.292 suara

Kursi 3:  H. SANGKALA SADDIKO, S.H. (PAN) 1.758 suara

Kursi 4: A. ODHIKA CAKRA SATRIAWAN, S. Inf. (Nasdem) 898 suara

Kursi 5: ANDI HADI IBRAHIM BASO, S.S., M.A. (PKS) 2.234 suara

Kursi 6: dr. H. UDIN SHAPUTRA MALIK (PDIP) 2.018 suara

Kursi 7:  dr. YULIUS PATANDIANAN, SpB. (Perindo) 1.808 suara

Kursi 8: ZULHAJAR, S.IP., M.A. (PKB) 1.143 suara

Kursi 9: MELANI MUSTARI, S.E. (PPP) 846 suara

Kursi 10: NUNUNG DASNIAR AZIS B, S.T., M.M. (Gerindra) 374 suara

Kursi 11:  Dr. TRI SULKARNAIN AHMAD, SE., M.M. (Demokrat) 1.652 suara

Dapil 4

Kursi 1: SUPRATMAN (Nasdem) 5.666 suara

Kursi 2: AZWAR RASMIN (PKS) 3.267 suara

Kursi 3: IRWAN KAHAR (PAN) 2.068 suara

Kursi 4: ESHIN USAMI NUR RAHMAN, S.K.G. (Golkar) 4.896 suara

Kursi 5: KASRUDI, S.H. (Gerindra) 3.213 suara

Kursi 6: IMAM MUSAKKAR (PKB) 4.164 suara

Kursi 7:  Hj. UMIYATI, S.Kom. (PPP) 2.548 suara

Kursi 8: MESAKH R. RANTEPADANG, S.H. (PDIP) 3.080 suara

Kursi 9: H. JUFRI PABE, S.Sos. (Nasdem) 5.204 suara

Kursi 10: HARTONO, S.E., M.Si. (PKS) 2.708 suara

Dapil 5

Kursi 1: REZEKI NUR, S.Kep., M.Kep. (PKS) 1.706 suara

Kursi 2: MUH. FARID RAYENDRA (Gerindra) 1.999 suara

Kursi 3: ARI ASHARI ILHAM, S.E. (Nasdem) 1.480 suara

Kursi 4: Drs. ARIFIN MAJID, M.M. (Golkar) 939 suara

Kursi 5: ANDI IMARIO PARUWUSI L.R (PKB) 691 suara

Kursi 6: ANDI TENRI UJI IDRIS (PDIP) 1.512 suara

Kursi 7: ADI AKBAR, S.Pd., M.M. (PKS) 1.644 suara

Kursi 8: BUDI HASTUTI (Gerindra) 1.559 suara

Kursi 9: IRMAWATI SILA (Hanura) 1.486 suara

Kursi 10: IRWAN HASAN (PPP) 1.146 suara.(*)

Disclaimer: Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.