Jokowi Pilih Sikap Berbeda Saat Gibran Rakabuming Persilahkan PDIP Jadi Partai Oposisi

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Jokowi dan anaknya yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan respon berbeda atas rencana PDIP menjadi Partai oposisi nantinya.

Sebelumnya, PDIP menyatakan siap sebagai oposisi jika hasil akhir Pilpres 2024 diumumkan Ganjar-Mahfud nantinya kalah.

Sekedar diketahui, beradasarkan hasil Quick Count menunjukan Prabowo-Gibran menang 1 putaran.

Sementara itu Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP berada di posisi buncit.

Atas situasi ini PDIP pun mulai berhitung untuk mengambil sikap terkait hasil Pilpres 2024 nanti.

Salah satu opsi yang diambil yakni menjadi Partai oposisi untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran, memberikan tanggapan terhadap pernyataan PDIP yang menyatakan kesiapan untuk menjadi oposisi jika kalah dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Cek Fakta : Anies Baswedan 43,41 persen, Prabowo 40,38 Persen, KPU Salah Hitung?

Jokowi menyatakan bahwa hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP," kata Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Jenderal Soedirman di Jalan Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Sementara itu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempersilakan apabila PDIP siap menjadi oposisi.

“Ya itu monggo (PDIP jadi oposisi),” jelasnya saat ditemui di Pura Mangkunagaran, Solo, Jawa Tengah, Senin, dikutip dari TribunSolo.com.

Sejauh ini, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul dalam real count Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian, hasil quick count dari sejumlah lembaga juga menunjukkan hal yang sama, Prabowo-Gibran unggul dibandingkan dua kandidat lain, yaitu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasto Bicara Peluang PDIP Jadi Oposisi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan pihaknya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, sambungnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 silam.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi."

"Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal."

"Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi mana pun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDIP adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap (jarak), kami akan analisis,” sambungnya.

Real Count Pilpres 2024

Real count Pilpres 2024 KPU secara nasional menunjukkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih terus unggul sampai pukul 16.00 WIB.

Prabowo-Gibran berhasil memperoleh suara sekitar 55 juta.

Lalu, urutan selanjutnya ditempati oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan perolehan suara sekitar 23 juta.

Kemudian, posisi terakhir ada Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendapatkan suara sekitar 16 juta.

Hingga pukul 16.00 WIB, total ada 71,14 persen suara yang masuk

Di mana, sudah ada sebanyak 585.681 dari 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melaporkan hasil suara Pilpres 2024.

Berikut selengkapnya hasil sementara real count KPU Pilpres 2024 pada Senin pukul 16.00 WIB:

Prabowo-Gibran: 58,46 persen (55.693.236 suara).

Anies-Cak Imin: 24,32 persen (23.171.236 suara).

Ganjar-Mahfud: 17,22 persen (16.402.002 suara).

Real count Pilpres 2024 dapat dilihat di sini.

Quick Count Pilpres 2024

Berikut hasil quick count Pilpres 2024 sampai pukul 17.40 WIB:

1. Poltracking

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25.13 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 58.81 persen

Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 16.36 persen

Data masuk: 100 persen

2. Populi Center

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25.06 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 59.08 persen

Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 15.86 persen

Data masuk: 100 persen

3. Litbang Kompas

Anies Baswedan-Muhaimin: 25.25 persen

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 58.45 persen

Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 16.30 persen

Data masuk: 99.85 persen.(*)