Film Dirty Vote : Digital Democracy Unveiled

Oleh: Irfan Yahya
President IMD ( Ikhtiar Menuju Darussalam ), Dosen Magister Sosiologi Unhas dan Aktivis Hidayatullah

TRIBUN-TIMUR.COM - Menghadapi situsai gelombang informasi yang semakin cepat dan kompleks, film dokumenter Dirty Vote tampil menhentak publik di awal masa minggu tenang menjelang hari pencoblosan, mengeksplorasi bayang-bayang gelap yang menghantui proses demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Tulisan ini sengaja diberi judul Digital Democracy Unveiled, yang secara bebas dapat dimaknai mengungkapkan atau menyingkapkan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat atau dirahasiakan.

Film dokumenter ini viral setelah sehari habis diupload di sejumlah media sosial, tak tangung-tanggung di dua kanal YouTube saja yakni Dirty Vote dan PSHK berselang sehari lebih film dokumenter ini telah ditonton oleh 8 juta kali, sebuah prestasi luar biasa untuk kategori film dokumenter, dapat dimaknai kehadirannya sebagai wujud kritik terhadap kerentanan sistem demokrasi yang kita hadapi saat ini.

Tiga sosok pakar hukum tata negara, yang menjadi aktor utama dalam film Dirty Vote ini secara bergantian tampil mengurai narasi, berbasis data membongkar kelemahan dan manipulasi politik yang merajalela dalam sistem Pemilu saat ini.

Selain merekam kebobrokan sistem, film Dirty Vote ini juga menjadi refleksi mendalam tentang tantangan yang dihadapi demokrasi kita saat ini khususnya di era kemajuan teknologi.

Peran signifikan teknologi dalam politik di masa kini memberi pesan yang kuat dalam narasi film Dirty Vote ini, mulai dari indikasi penyelewengan dana desa hingga distribusi bantuan sosial yang dicurigai, teknologi tidak hanya menjadi alat menguak manipulasi politik tetapi juga menjelma sebagai saksi bisu dari kecurangan-kecurangan sistemik tersebut.

Film Dirty Vote ini memantik kesadaran kita tentang “anak haram” demokrasi, menghampar realitas pahit bahwa sistem politik kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, sistem politik yang
menjajakan praktik-praktik yang merusak sendi-sendi keadilan.

Mempertontonkan penyalahgunaan kekuasaan yang menjijikan, mobilisasi birokrasi, dan konflik kepentingan di lembaga-lembaga tinggi negara, film ini menjadi cermin bagi krisis integritas demokrasi kita.

Manipulasi informasi dan polarisasi opini publik semakin memperumit pekerjaan membangun demokrasi yang sehat. Film ini menjadi warning bagi siapa saja pemilik hati nurani untuk tampil bahu membahu mengawal jalannya proses demokrasi secara jujur dan adil.

Lahirnya gerakan perlawanan civil society, bukan hanya menjadi bentuk protes terhadap kecurangan politik, tetapi juga melibatkan pemberdayaan digital masyarakat untuk melawan “anak haram” demokrasi.

Masyarakat sipil menjadi penjaga demokrasi, menggunakan teknologi sebagai senjata untuk membongkar praktik-praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. 

Dengan nyali yang penuh kesadaran atas segala konsukuensinya, Dirty Vote tidak hanya ingin mengajak kita menyaksikan realitas pahit demokrasi yang tercemar, tetapi juga menjadi dorongan untuk masyarakat agar lebih sadar, kritis, dan berperan aktif dalam menjaga integritas demokrasi di era digital ini.

Film Dirty Vote bukan sekadar dokumenter, tetapi panggilan untuk melibatkan diri dalam perbaikan dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjadi pijakan utama negara.

Kehadiran film Dirty Vote dapat membantu membuka wawasan lebih lanjut tentang bagaimana era digital mengubah dinamika politik dan prilaku masyarakat dalam berpolitik, termasuk bagi masyarakat kampus.