TKN Prabowo-Gibran Tuding Film Dirty Vote Narasi Fitnah, JK: Tunjukkan Di Mana Fitnahnya

TRIBUN-TIMUR.COM -- Film Dokumenter berjudul Dirty Vote karya Dandhy Laksono menuai beragam komenter dari berbagai pihak.

Film Dirty Vote ditayangkan perdana pada Minggu (11/2/2024) bertepatan hari pertama masa tenang Pilpres 2024.

Wakil Ketua TPN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai film Dirty Vote mengandung unsur fitnah dan tidak ilmiah.

Habiburokhman juga menilai film Habiburokhman mengandung unsur kebenciang.

Sementara itu mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengapresiasi film dokomenter tersebut.

JK bahkan menantang pihak lain membuktikan tuduhan fitnah dalam film dokumenter tersebut.

TKN Prabowo-Gibran Sebut Film Dirty Vote Berisi Narasi Fitnah

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menuduh film Dirty Vote berisi “fitnah” dan “tidak ilmiah”.

Habiburokhman mempertanyakan keterangan tiga orang pakar hukum tata negara yang diwawancarai dalam dokumenter tersebut.

Film Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024) disebut membicarakan dugaan penggunaan instrumen kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu dan “merusak tatanan demokrasi.”

"Jadi saya pikir, memang film ini sengaja didesain, diluncurkan di masa tenang ini, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu mereka lakukan. Kalau tidak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu, ya kita dukung paslon yg lain kita lakukan dengan cara-cara yang sesuai koridor elektoral,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers pada Minggu (11/2/2024), dikutip dari Kompas.com.

"Kami yakin ini pasti nggak laku di hati rakyat. Rakyat sudah tahu, apa yang harus mereka lakukan tanggal 14 Februari mendatang,” lanjutnya.

Habiburokhman pun menyebut keterangan tiga pakar hukum tata negara dalam film tersebut, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari tidak ilmiah dan lemah secara argumen.

Politikus Partai Gerindra itu mengkritik keterangan Feri Amsari tentang penunjukkan 20 pj. kepala daerah terkait pemenangan paslon tertentu.

Habiburokhman mempertanyakan bagaimana kepala daerah bisa memastikan pilihan politik warganya.

"Itu kan narasi yang sangat spekulatif yang lemah secara argumen, makanya jauh dari ilmiah. Saya ragukan dia (Feri Amsari) ini doktor apa bukan? Emang bukan doktor? Oh, belum. Pantas juga, jadi ilmunya belum sampai di tingkatan yang filosofis,” katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu pun mempertanyakan keterangan Bivitri Susanti tentang kecurangan pemilu yang disebutnya tidak melampirkan bukti dan status pelaporan.

Habiburokhman juga mempertanyakan keterangan Zainal Arifin Mochtar tentang keterlibatan kepala desa.

"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, kalau kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah,” katanya.

JK: Tunjukkan Di Mana Fitnahnya?

Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengaku sudah menonton film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024) kemarin.

JK mengapresiasi film garapan Dandhy Laksono itu karena mengungkap kebenaran yang disertai bukti ann lengkap, bukan tuduan semata.

"Saya sudah nonton tadi malam. Film itu betul luar biasa. Semuanya (yang dijabarkan) kebenaran, karena di dalamnya lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian," ujarnya, Senin (12/2).

Meski sudah dilengkapi dengan bukti pendukung, JK mengatakan, sebenarnya masih banyak fakta yang belum terungkap dalam film Dirty Vote yang kini jadi kontroversi tersebut.

Menurutnya, permasalahan yang dijabarkan dalam film dokumenter Dirty Vote lebih ringan ketimbang apa yang sebetulnya terjadi di lapangan.

JK pun memaparkan sejatinya masih ada bukti lain tentang tendensi kecurangan Pilpres 2024. Di antaranya, kejadian di daerah-daerah yang melibatkan petugas untuk turun langsung memengaruhi warga, bahkan turut memberikan bansos.

"Masih, tidak semuanya, mungkin baru 25 persen karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah. Jadi masih banyak lagi sebenarnya. Mungkin sutradaranya lebih sopan. Masih sopan saja bagian pihak lain marah, apalagi kalau dibongkar semuanya," kata JK.

Terlepas dari hal itu, JK kembali mengapresiasi film Dirty Vote karena sudah menjadi pengingat akan tidak sempurnanya pemilu kali ini.

"Bagus lah untuk meringankan kita bahwa demokrasi, seperti yang selalu saya katakan, pemilu yang tidak sempurna akan menyebabkan pemilih yang tidak sempurna," tutupnya.

Soal tudinhan konten film dokumenter Dirty Vote mengandug fitnah seperti yang dilontarkan TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, JK mengatakan, jika memang apa yang disampaikan dalam dokumenter tersebut adalah fitnah, TKN Prabowo-Gibran mestinya memberikan data sanggahan. Bukannya hanya mengeklaim fitnah tanpa menyertakan bukti yang kuat.

"Semua orang bisa mengatakan fitnah, tapi tunjukkan di mana fitnahnya. Semua data dulu dikeluarkan, baru komentar," ujar Jusuf Kalla.

JK mengatakan data yang ditampilkan dalam film Dirty Vote bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, terdapat angka dan tanggal yang jelas.

"Semua (di film Dirty Vote) ada datanya. Angka-angka, tanggal-tanggal semuanya lengkap. Jadi boleh saja mengatakan fitnah, tapi yang mana? Karena semua jelas berdasarkan data," tutupnya.

(Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Film Dirty Vote Jadi Kontroversi dan Dituding Fitnah, JK: Masih Banyak Lagi yang Perlu Dibongkar