800 Ribu Orang Diklaim Bakal Pindah ke IKN, Nasibnya Jika Anies Presiden dan Batalkan Proyek Jokowi?

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 800 ribu orang diklaim bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam waktu dekat, lantas bagaimana nasibnya jika Anies Baswedan yang terpilih sebagai Presiden RI?.

Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan bersama pasangannya Muhaimin Iskandar maju pada Pilpres 2024 ini mengusung perubahan.

Salah satu hal yang disoroti pasangan Anies-Muhaimin yakni pembangunan IKN dan pemindahan Ibukota dari Jakarta.

Meski mendapat kritikan dari pihak Anies, Pemerintah tetap terus menjalankan proses pembangunan.

Megaproyek yang dicanangkan Presiden Jokowi ini pun kabar terakhir akan segera ditempati.

Klaim terbaru, sebanyak 800 ribu orang bakal pindah dalam waktu dekat.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan, kehadiran IKN jelas memberikan berkah besar bagi Kaltim.

Tetapi di sisi lain, Kaltim harus mampu menyiapkan ketersediaan pangan sebagai dampak tak terbendung dari migrasi penduduk sebagai multiplier effect pengembangan IKN.

Pasalnya, tahun 2024 diprediksi sekitar 800.000 orang akan masuk ke Kaltim dan IKN.

Oleh karena itu, Pemprov Kaltim akan membenahi semua jalur produksi, dan memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pertanian.

Jalur produksi pertanian dibenahi karena Kaltim setidaknya memiliki empat kabupaten yang potensial menjadi lumbung pangan yakni Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

"Kita benahi semua jalur produksi. Kita juga fokuskan anggaran untuk pertanian," tambah Akmal, dikutip dari kompas.com, Minggu (11/2/2024).

Pekerjaan besar yang masih harus dituntaskan adalah mengubah paradoks, yakni memperluas areal pertanian, sementara di lapangan banyak areal pertanian beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan tambang batu bara.

Namun lepas dari itu, Akmal menegaskan, sukses pembangunan yang dicapai Kaltim saat ini berkat sinergi yang baik antara unsur pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota maupun masyarakat.

Wujud dari sinergi itu di antaranya pada tingkat provinsi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).