Prof Firdaus Muhammad: Kalau Pemilu Curang, Tidak Ada Lagi Kepercayaan ke Pemerintah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aliansi Demokrasi untuk Pemilu Adil dan Bermartabat (ADAB) Sulawesi Selatan menyuarakan keprihatinan terhadap kontestasi pemilu.

"Lawan Kecurangan Pemilu Wujudkan Pemilu Bermartabat" menjadi tema diskusi di Kantor Tribun Timur, Sabtu (10/2/2024).

Akademisi UIN Alauddin Makassar Prof Firdaus Muhammad mengaku pemerintahan bermartabat tercermin dalam pelaksanaan demokrasinya.

Sementara penggiringan aparatur negara melalui relasi kuasa bisa menjadi bukti menurunnya proses demokrasi.

"Bukan sebuah pemerintahan bermartabat kalau melalui mobilisasi, kecurangan terang benderang apalagi kalau pelakunya negara, penyelenggara," jelas Prof Firdaus Muhammad.

Prof Firdaus melihat pemilu kali ini bisa mengarah pada adanya kekacauan.

Meski kekacauan tidak terjadi, kepercayaan publik pada lembaga negara bisa hilang.

Apalagi jika ditunjang dengan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Kalau pemilu ini curang maka berujung pada chaos. Kalau tidak chaos secara fisik, tapi tidak ada lagi trust terhadap pemerintahan yang ada. Kemudian berkesinambungan adanya praktik KKN, korupsi," lanjutnya.

Salah satu contoh konkritnya, penggunaan lembaga KPK dalam praktik politik.

Hal ini dinilai terlihat jelas dari dua kejadian yang dirasakan Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawansa.

"Kayak KPK dipakai, mau ikut gak, kalau gak ya itu (diperiksa). Contoh Cak imin, begitu sudah deklarasi dipanggil KPK. Itukan pakai alat negara untuk menekan secara psikologi," jelas Prof Firdaus Muhammad.

"Paling kentara Khofifah, ketika sudah digeledah KPK, sehari dua hari itu tunduk," lanjutnya.

Penggunaan lembaga negara dinilai bisa mencederai proses demokrasi.

"Ada ditangkap karena berlawanan politik, ada yang diamankan dari kasusnya kalau dia mendukung," tutupnya.

Diskusi ini menghadirkan akademisi dan aktivis untuk melihat kontestasi politik jelang 14 Februari mendatang.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com,Faqih Imtiyaaz