TKN Prabowo-Gibran Terang-terangan Minta Rakyat Biarkan Jokowi Bangun Dinasti, Cak Imin: Kebodohan

TRIBUN-TIMUR.COM - Kritikan pedas calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, TKN Prabowo-Gibran meminta masyarakat untuk memberi kesempatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun dinasti politik.

Cak Imin pun langsung mengomentari permintaan TKN Prabowo-Gibran.

Wakil Anies Baswedan tersebut menyebut permintaan itu benar-benar sebuah kebodohan sebab Indonesia adalah negara demokrasi.

"Itu benar- benar kebodohan yang disosialisasikan. Ini negara demokrasi," ujar Cak Imin di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa barat Rabu (7/2/2024) malam, dilansir TribunJabar.id.

Ketua Umum PKB itu menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara.

Bahkan, sambungnya, tak ada satu pun kerajaan atau kesultanan di dunia ini yang tak melibatkan partisipasi masyarakat.

"Semua kerajaan sudah berubah semua, jadi kerajaan plus demokrasi," sambungnya.

Cak Imin menambahkan, kerajaan yang paling tua saja, yaitu Inggris sudah berubah menjadi demokrasi parlementer di mana rajanya menjadi simbol.

"Itu harus diubah cara berpikirnya," papar pria berusia 57 tahun itu.

Gus Imin mengatakan, yang paling tua saja, Inggris sudah demokrasi parlementer yang rajanya menjadi simbol.

Pernyataan TKN Prabowo-Gibran

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Muhammad Sirod, berpendapat seharusnya masyarakat memberi kesempatan pada Presiden Jokowi untuk membangun keluarga politik.

Alasannya karena banyak politikus lain yang mendorong keturunannya untuk terjun ke dunia politik.

Hal ini disampaikannya dalam acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

"Kasih kesempatan untuk Pak Jokowi bangun keluarga politik, orang lain juga pada keluarga politik kok," ujarnya.

Sirod menyebut, praktik semacam itu terjadi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di mana kader yang bukan keturunan ulama tertentu akan sulit untuk memperoleh posisi strategis di partai.

Menurutnya, hal ini wajar karena Indonesia merupakan negara bekas kerajaan dan kesultanan.

Oleh karena itu, dia menanggap serangan soal dinasti politik kepada Jokowi bukanlah sesuatu yang adil.

"Pak Jokowi ini, kalau kata Pak Anies, baru membangun keluarga politik, bukan dinasti politik, tapi dihajarnya luar biasa, bahkan oleh kelompok yang sudah jelas-jelas sudah punya dinasti, menurut saya enggak fair (adil)," paparnya.

Isu soal dinasti politik menguat setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.

Selain itu, putra bungsu Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kemudian, menantu mantan Wali Kota Solo itu, Bobby Nasution, menjabat sebagai Wali Kota Medan.

TPN Ganjar-Mahfud Tolak Politik Dinasti

Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyerukan kepada masyarakat untuk menolak dinasti politik.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, dalam acara Gerak Cepat Indonesia Unggul" yang digelar Ganjarian Spartan Swiss secara daring pada Minggu (28/1/2024).

Chico mengatakan, dirinya sudah sekitar 25 tahun aktif berpolitik dan setiap pemilihan presiden (pilpres) juga aktif menjadi pendukung.

Namun, menurutnya kontestasi Pilpres 2024 menjadi yang paling penting.

"Kita belum pernah melihat ada sebuah gerakan yang menginginkan mengubah sistem di masa Reformasi kita ini," jelasnya.

Dia menyebut ada pihak yang mengubah aturan demi melanggengkan dinasti politiknya. Di sini Chico menyinggung Gibran Rakabuming Raka.

"Mengubah sistem walaupun secara tidak langsung, tapi ingin melanggengkan sebuah dinasti yang menurut saya bukan dinasti yang pantas untuk dilanjutkan."

"Dalam artian, sorry-sorry aja nih yah kita ngomong apa adanya yah. Masa mau sih punya wapres seperti Gibran? Enggak ada yang mau di sini. Itu aja," ujar Chico.

Chico menjelaskan, di beberapa negara seperti Inggris dan Brunei Darussalam anak-anak keturunan raja betul-betul digembleng pengetahuannya untuk memimpin bangsa.

"Masalahnya ini kan (Gibran) tidak memantapkan dirinya, tetapi dipaksakan dirinya untuk menjadi pemimpin kita. Kita harus menolak itu," terangnya. (*)