Aswar Hasan Sebut Negara Terancam Dilumpuhkan Trisula Kejahatan: Oligarki, Nepotisme, Dinasti

Dalam konteks ini, Jokowi juga menyatakan bahwa hak politik dan demokrasi tidak hanya terbatas pada menteri atau pejabat publik lainnya, tetapi juga termasuk Presiden. 

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini ga boleh gitu ga boleh, boleh menteri juga boleh," tambahnya.

Prof Arismunandar: Amanat Reformasi Harus Dijaga, Jangan Sampai Ada Jilid 2

Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Arismunandar ikut menyampaikan kegelisahannya kaitan dengan berbagai kejanggalan pada proses Pemilu 2024.

Prof Arismunandar menyampaikan, ada tiga alasan Forum Dosen Sulsel berkumpul melakukan deklarasi atau seruan moral. 

Pertama sama-sama merasa sedang terjadi kegentingan, kedua saling merasakan kegelisahan, dan ketiga adanya rasa kekhawatiran. 

Mantan Rektor UNM ini menjelaskan, kegentingan yang dimaksud adalah para akademisi ingin memastikan amanat reformasi berjalan dengan baik. 

"Amanat reformasi yang salah satu pilar yang mendukung adalah kampus, mahasiswa, dosen dan seluruh sivitas akademika," ucapnya dalam deklarasi Forum Dosen yang berlangsung di Kantor Tribun Timur Jl Opu Daeng Risadju, Selasa (6/2/2024). 

Prof Aris-sapaannya menegaskan, pilar reformasi jangan sampai ternodai.

Itu harus terus dijaga dan dipelihara. Bahkan jika perlu tidak ada lagi reformasi jilid 2.

"Satu kali saja reformasi dan kita harapkan inilah yang kita jaga dan rawat," tuturnya. 

"Inilah yang menjadi alasan kita bertemu dalam rangka menjaga reformasi dalam perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia," sambungnya. 

Kemudian poin kedua kata Prof Aris, muncul kegelisahan karena berbagai peristiwa yang sudah dilalui tapi belum ada upaya-upaya yang dilakukan secara langsung. 

Maka dari itu agenda Seruan Moral dan Penyelamatan Amanat Reformasi yang dilakukan imi menjadi bentuk peringatan kepada para pemegang kekuasan

"Hal ini lah yang bisa kita lakukan untuk menjawab berbagai kegelisahan yang terjadi, terutama yang dilakukan oleh oknum baik itu pemegang kekuasaan hukum maupun kekuasaan birokrasi" ujarnya.