Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilpres 2024

Benarkah Ada Operasi Redam Suara Kampus Jelang Pilpres 2024? Mahfud MD Bicara

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD mengungkapkan menerima laporan adanya operasi menekan rektor perguruan tinggi.

Editor: Ari Maryadi
KPU RI
Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo dalam debat kelima capres, Minggu (4/2/2024). Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya mendapatkan laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa demi membangun demokrasi yang bermartabat. 

TRIBUN-TIMUR.COM -- Benarkan ada operasi meredam suara-suara perguruan tinggi menjelang Pilpres 2024?

Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD mengungkapkan menerima laporan adanya operasi menekan rektor perguruan tinggi.

Menurutnya, operasi tersebut berupaya menggerakkan rektor kampus memberikan pandangan berbeda soal suasana pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Mahfud MD menanggapi ramainya kritikan dari berbagai profesor dan akademisi terhadap pemerintahan Jokowi.

Akademi ramai-ramai menyoroti pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak di Pilpres 2024.

“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” paparnya saat berdialog “Tabrak Prof” di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

Mahfud melanjutkan, ada beberapa rektor perguruan tinggi membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak yang melakukan operasi tersebut.

Kendati demikian, ada juga rektor yang jelas-jelas menolak, tambah Mahfud. Seperti rektor Universitas Soegijapranata di Semarang.

“Dia (rektor) mengatakan diminta untuk menyatakan untuk pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik dan lain sebagainya, nah itu yang beredar,” ujar Mahfud.

Adanya intervensi ke kampus-kampus, lanjut mantan Menkopolhukam ini, bisa saja terjadi, tetapi untuk mengatakan perguruan tinggi itu takut karena adanya tekanan, itu tidak juga.

Saat ini, menurut Mahfud, sudah 59 perguruan tinggi, dan selanjutnya akan terus mengalir setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika.

Menurutnya, semakin menekan perguruan tinggi, maka semakin bergelombang gerakan-gerakan tersebut.

“Oleh karena itu karena kita berada di Yogyakarta, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar civitas akademika UGM (Universitas Gajah Mada) yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama,” tegasnya.

Unhas Bergerak Kawal Demokrasi, Prof Amran Razak: Kami Ingin Kembali ke Jalan Benar

Forum Guru Besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) gelorakan deklarasi "Unhas Bergerak Untuk Demokrasi" di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2/2024)

Guru Besar Unhas Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi berdiri terdepan memimpin deklarasi.

Turut hadir Ketua Dewan Kehormatan Universitas Dewan Profesor Prof Amran Razak

Lalu ada Ketua Divisi 3 Dewan Profesor Unhas Prof Arsunan Arsin.

Prof Amran Razak menyebut deklarasi ini sebagai bentuk keprihatinan akademisi melihat kondisi demokrasi.

"Saya kira sikap keprihatinan ini menandakan bahwa kami-kami dari Kampus ini menjaga peradaban dunia. Pertama, menjaga demokrasi," jelas Prof Amran Razak.

Prof Amran menyebut para dosen dan guru besar ini merupakan saksi sejarah reformasi.

Guru Besar ini ingin menjaga amanat reformasi dengan mengawal proses demokrasi di 2024 ini.

"Apalagi kami ini pelaku dari reformasi. Oleh sebab itu kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi ini kembali ke jalan yang benar," jelas Prof Amran Razak.

Ada empat poin pernyataan sikap forum guru besar Unhas.

Pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

Kedua Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

Ketiga, Meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.

Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.

Keempat menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

(Sumber: Tribunnews.com/Yulis)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Ngaku Dapat Laporan Ada Operasi Menekan Rektor-Rektor

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved