Tanggapan TPD AMIN Sulsel Soal Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU dan Jajarannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies-Muhaimin (AMIN) Sulawesi Selatan (Sulsel) menanggapi pelanggaran kode etik Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan anggotanya.

Hasyim Asy'ari mendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres).

Hari ini DKPP membaca empat putusan atas sidang soal pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. 

Pemberian sanksi dibacakan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Wakil Ketua TPD AMIN Sulsel, Muhammad Haekal mengatakan, apapun keputusan dari DKPP harus dijalankan meskipun hanya teguran keras.

Namun, jika pencalonan dari salah satu pasangan calon (paslon) sudah melanggar etik, maka kedepan akan tetap melanggar.

Baca juga: Hasil Survei Capres Terbaru: Prabowo di 34 Provinsi Tembus 52 Persen Versi PWS, Nasib Anies-Ganjar?

"Karena sebenarnya etik kalau dalam penyusunan peraturan dalam satu seminar orang mengatur segala sesuatu dari etik," katanya saat dihubungi, Senin (5/2/2024).

Dari beberapa lembaga, kata Haekal, jika terjadi pelanggaran etika langsung diberhentikan dan tidak dilanjutkan.

Jika dilanjutkan, kata Haekal, maka pelanggaran akan terus meluas seperti halnya yang terjadi saat ini.

"Sekali lagi, kita lihat apa keputusan dari DKPP dan inikan sudah dari awal melanggar etik dan kode etik," ujarnya.

Dia menceritakan bagaimana salah satu pasangan muncul melalui pelanggaran di Mahkamah Konstitusi (MK).

"MKnya melanggar dan KPU menerima pelanggaran itu dan secara keseluruhan akan melanggar semua," ungkapnya.

"Tidak menutup kemungkinan jika caranya mendapatkan sesuatu dengan cara melanggar pasti melanggar terus," tambah dia.

Olehnya, kata Haekal, tak ada yang bisa diharapkan oleh pemimpin jika terlahir dari satu pelanggaran etik.

"Tidak ada yang bisa diharap oleh calon pemimpin yang dari awal sudah melanggar etik," jelasnya. (*)