Kasihan! Gegara Hoax Uang Transport KPPS Selisih Rp40 Ribu, Komisioner KPU Makassar Dipanggil Polisi

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM -- Aura ketegangan masih membekas di muka M Abdi Goncing (37), Sabtu (3/2/2024) pagi.

"Stress betul kita, kemarin kami dipanggil klarfikasi dan diperiksa di Polda Sulsel, gara-gara berita itu," Goncing, yang juga Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Makassar, pada acara Cafe Demokrasi KPU di Warkop Dg Anas, Jl RS Faisal, Rappocini, Makassar, Sabtu (3/2/2024) pagi.

Hadir juga di acara itu Andi M Yasir Arafat Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Makassar, dan Saprin koordinator divisi hukum dan pengawasan KPU kota.

Kepada Tribun-Timur.com, Goncing curhat soal dampak berita dari momen Simulasi Pemilih KPU Kota dan Rangkaian Bimtek 28.028 anggota KPPS se-Makassar, awal pekan ini.

Menurutnya, gegara salah kutip (misleading) dan kabar hoax media sosial soal uang pengganti transportasi KPPS yang Rp150 ribu, kantor KPU Makassar geger, sepanjang Kamis dan Jumat (2/2/2024) kemarin.

Pasalnya, beredar kabar besaran honor transportasi bimtek KPPS itu selisih ada Rp 40 ribu dari pagu anggaran mereka.

"Padahal yang saya bilang (uang pengganti transport) antara Rp110 ribu hingga Rp110 ribu. Namun yang muncul di berita Rp150 ribu," ujar kandidat doktor dan dosen filsafat UIN Alauddin Makassar ini.

Menurutnya, kutipan selisih Rp40 ribu itu terlihat sedikit jika untuk satu anggota KPPS.

"Persoalannya ini 40 ribu rupiah dikali 28 ribu anggota KPPS. Itu Rp 1,1 M lebih. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu," ujar alumnus ponpes MAPK Ujungpandang itu.

Menurutnya, geger itu kian memuncak sebab di kanal group media sosial beredar hoax selesih Rp40 ribu itu dipotong oleh pengelola, staf dan komisioner pemilu.

"Ampun-ampun kita kodong jadi korban hoax dan harus klarifikasi ke Polda (Sulsel)." ujar akademisi beraksen Mandar itu.

Sekadar background, sejak November dan Desember 2023 lalu, KPU serentak merekrut anggota KPPS.

Di Makassar, ada 28.028 KPPS. Mereka akan bertugas meladeni 1.036.965 pemilih di 4.004 TPS di 15 kecamatan kota, termasuk di gugur kepulauan Sangkarrang, perairan Selat Makassar.

"Kalau honor KPPS di kepulauan itu lebih banyak, karena transportasi laut," ujar Goncing.

Jumlah Ini sudah termasuk 6 TPS khusus di Rutan dan Lapas Makassar.

Di ibukota provinsi ini ada lebih 35 persen dari 6.670.582 pemilih di 24 kabupaten/kota Sulsel pada hari pencoblosan, Rabu (14/2/2024) pekan depan.

Uang pengganti transport Rp110 ribu saat bimtek 25 hingga 30 Januari 2024 itu sebagian sudah mukai terbayar.

Jika ditotal di Makassar, 28.028 anggota KPPS ini akan mendapat uang pengganti transport senilai Rp3.083 M.

Untuk honorarium KPPS di TPS saat hari H Pemilihan nanti, tiap petugas berhak mendapat Rp1,1 juta.

"Itu akan dibayar setelah pemungutan suara oleh ketua KPPS," ujar Goncing, seraya menambahkan proses pengajuan pagu honorarium KPPS itu mulai berproses di KPU Makassar.

Honor anggota ini meningkat dua kali lipat dari Pemilu 2019 sebelumnya, Rp500 ribu, untuk kerja 24 jam lebih.

Sementara itu, gaji ketua KPPS juga mengalami peningkatan menjadi Rp1,2 juta.

Di tiap TPS ada 7 personel, termasuk satu ketua. Ini belum termasuk dua personel "Hansip PAM TPS" yang tiap personel dibayar Rp700 ribu.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Sulsel sebanyak 184.499 personek KPPS akan bekerja di 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 313 kecamatan dan 3.059 kelurahan/desa.

Mereka kerja 24 jam lebih di 26.375 lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Koordinator divisi SDM dan Litbang KPU Sulsel, Tasrifin mengatakan, pembentukan anggota KPPS di 24 Kabupaten/Kota sudah memasuki tahap akhir yakni penetapan dan pelantikan.