Uang Transport KPPS
Kasihan! Gegara Hoax Uang Transport KPPS Selisih Rp40 Ribu, Komisioner KPU Makassar Dipanggil Polisi
Hadir juga di acara itu Andi M Yasir Arafat Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Makassar, dan Saprin koordinator divisi hukum.
Penulis: Thamzil Thahir | Editor: Sudirman
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM -- Aura ketegangan masih membekas di muka M Abdi Goncing (37), Sabtu (3/2/2024) pagi.
"Stress betul kita, kemarin kami dipanggil klarfikasi dan diperiksa di Polda Sulsel, gara-gara berita itu," Goncing, yang juga Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Makassar, pada acara Cafe Demokrasi KPU di Warkop Dg Anas, Jl RS Faisal, Rappocini, Makassar, Sabtu (3/2/2024) pagi.
Hadir juga di acara itu Andi M Yasir Arafat Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Makassar, dan Saprin koordinator divisi hukum dan pengawasan KPU kota.
Kepada Tribun-Timur.com, Goncing curhat soal dampak berita dari momen Simulasi Pemilih KPU Kota dan Rangkaian Bimtek 28.028 anggota KPPS se-Makassar, awal pekan ini.
Menurutnya, gegara salah kutip (misleading) dan kabar hoax media sosial soal uang pengganti transportasi KPPS yang Rp150 ribu, kantor KPU Makassar geger, sepanjang Kamis dan Jumat (2/2/2024) kemarin.
Pasalnya, beredar kabar besaran honor transportasi bimtek KPPS itu selisih ada Rp 40 ribu dari pagu anggaran mereka.
"Padahal yang saya bilang (uang pengganti transport) antara Rp110 ribu hingga Rp110 ribu. Namun yang muncul di berita Rp150 ribu," ujar kandidat doktor dan dosen filsafat UIN Alauddin Makassar ini.
Menurutnya, kutipan selisih Rp40 ribu itu terlihat sedikit jika untuk satu anggota KPPS.
"Persoalannya ini 40 ribu rupiah dikali 28 ribu anggota KPPS. Itu Rp 1,1 M lebih. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu," ujar alumnus ponpes MAPK Ujungpandang itu.
Menurutnya, geger itu kian memuncak sebab di kanal group media sosial beredar hoax selesih Rp40 ribu itu dipotong oleh pengelola, staf dan komisioner pemilu.
"Ampun-ampun kita kodong jadi korban hoax dan harus klarifikasi ke Polda (Sulsel)." ujar akademisi beraksen Mandar itu.
Sekadar background, sejak November dan Desember 2023 lalu, KPU serentak merekrut anggota KPPS.
Di Makassar, ada 28.028 KPPS. Mereka akan bertugas meladeni 1.036.965 pemilih di 4.004 TPS di 15 kecamatan kota, termasuk di gugur kepulauan Sangkarrang, perairan Selat Makassar.
"Kalau honor KPPS di kepulauan itu lebih banyak, karena transportasi laut," ujar Goncing.
Jumlah Ini sudah termasuk 6 TPS khusus di Rutan dan Lapas Makassar.
2 Alumni Akpol 1989 Tembus Bintang 4 Meski Tak Pernah Jabat Kapolri |
![]() |
---|
Gugatan Rp800 M ke Polda Sulsel Dicabut, Pakar Hukum: Upaya Serupa Bisa Dilakukan Pihak Lain |
![]() |
---|
PPP Panas Jelang Muktamar X: Mardiono Didukung 33 DPW, Rommy Usung Pro Perubahan |
![]() |
---|
Sosok Ika Bohari, Ketua RT Perempuan Balang Baru Konsisten Layani Warga |
![]() |
---|
Bertemu Dirjen Pendis, Petinggi UMI Bahas Rencana Pembukaan PPG Agama |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.