KPU: Uang Transportasi Anggota KPPS Rp 150 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar memastikan mencairkan uang transportasi dan uang bimbingan teknis (bimtek) anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Setiap anggota KPPS nantinya akan menerima Rp 150 ribu untuk setiap kegiatan yang diikuti.

Ada dua kegiatan yang diikuti yakni, pelantikan anggota KPPS dan bimbingan teknis.

Jumlah anggota KPPS yang dilantik dan menjalani bimbingan teknis di Kota Makassar yakni 28.028 orang.

Mereka nantinya akan bertugas di 4.004 TPS yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar.

Setiap TPS, akan diisi tujuh orang anggota KPPS yang terdiri dari satu ketua dan enam anggota.

"(Uang transportasi) Rp 100 ribu sampai 150 ribu. Dalam mata anggaran kami, disebutkan pelantikan dan bimtek. Besarannya sesuai SBM Kementerian Keuangan," kata Abdi Goncing anggota KPU Makassar, akhir pekan lalu.

Abdi mengatakan, nominal itu sudah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.

Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2023.

"Sesuai dengan aturan kementerian keuangan dalam SBM (Standar Biaya Masukan) untuk perjalanan dalam kota," tambahnya.

Ia menjelaskan, sampai saat ini, uang transportasi pelantikan dan bimtek belum dicairkan karena ada mekanisma yang harus dilalui.

"Nanti ketika semuanya sudah selesai proses keuangannya, transportnya akan segera dibayarkan, karena memang sudah dianggarkan," kata Abdi.

Menurut Abdi, keterlambatan pembayarannya karena adanya revisi anggaran di KPU RI.

Namun pihaknya belum memastikan kapan proses itu dirampungkan.

"Sekarang ini masih ada proses revisi keuangan di KPU RI, sehingga ada sedikit perlambatan dalam proses pencairan anggaran," katanya.

Uang transportasi pelantikan dan bimtek anggota KPPS ini tengah menjadi sorotan setelah ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di TikTok.

Seorang anggota KPPS asal Makassar berinisial GA mengatakan, tidak mengetahui berapa yang akan diterima.

Pasalnya, setelah pelantikan dan bimtek, mereka tidak mendapatkan penjelasan dari KPU Makassar mengenai uang transportasi tersebut.

"Kurang tau mi karena kulihat di sosial media terutama di TikTok beda-beda. Ada yang dapat Rp 100 ribu, ada dapat Rp 95 ribu, ada juga yang dapat Rp 50 ribu. Jadi masih abu-abu ini berapa tepatnya yang akan dapatkan bagian transportasi," kata Angelina.

Ia berharap agar KPU Makassar bisa transparan mengenai pencairan uang transportasi tersebut.

"Harusnya itu ada transparansi pemberitahuan dari awal minimal di undangan pelantikan disertakan kalau ada uang transport atau konsumsi begitu," tegasnya.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Makassar, Andi Bangsawan, juga mengaku tidak mengetahui adanya uang transportasi KPPS.

Ia mengaku kecewa lantaran informasi itu baru terkuak setelah terjadi kegaduhan.

Kekecewaan muncul ketika informasi ini baru terkuak dalam kegaduhan yang terjadi di antara anggota KPPS.

Bangsawan menjelaskan bahwa pihaknya telah mempertanyakan hal ini kepada sekretariat KPU Makassar dan mengetahui bahwa keterlambatan pencairan uang transportasi disebabkan oleh revisi anggaran dari KPU Makassar.

Keluhan belum cairnya uang transportasi juga dikeluhkan anggota KPPS dari Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

“Kalau untuk transportasi belum diterima, kita juga menunggu. Semoga setelah bimtek selesai, cair juga uang transportasi," kata seorang KPPS di Tana Toraja, kemarin.

"Tidak ada uang transportasi kami dikasi setelah pelantikan, cuma dikasih snack. Katanya (PPS), uangnya belum cair," tambah anggota PPS di Kecamatan Tallunglipu, Toraja Utara.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota KPPS dari Kabupaten Maros berinisial KM.

Ia mengatakan, belum menerima uang transportasi dari KPU. Bahkan PPS menyebut jika tak ada dana khusus Bimtek.

"Yang ikut bimtek kemarin tidak dapat, PPS saja bilang tidak ada dananya," terangnya.

Padahal mereka bertanda tangan setelah melaksanakan Bimtek.

"Ditakutkan ada pertanggungjawabannya, tapi uangnya tidak sampai ke kami," terantnya.

Awalnya tidak mengetahui jika KPPS memperoleh uang transportasi.

Informasi itu baru diketahui ketika anggota KPPS lainnya menagih haknya.

"Ada postingan di Facebook Info Kejadian Maros, mempertanyakan terkait uang transportasi. Katanya ada yang dapat dan ada yang belum," ujarnya.

Ketua KPU Maros, Jumaedi, membenarkan adanya uang pelatihan dan Bimtek. Hanya saja, proses pencairan belum selesai.

Sehingga belum bisa disalurkan kepada anggota KPPS.

"Semua dapat, tapi belum dikasih karena masih dalam proses pencairan," tambahnya.

Ia menyebutkan uang Bimtek ini senilai Rp150 ribu per orang.

Jumlah tersebut ditentukan berdasarkan standar biaya minimum di Kabupaten Maros.

"Makanya tiap daerah berbeda-beda. Kalau di Kabupaten Maros itu Rp150 ribu per orang. Secara keseluruhan totalnya Rp1,2 miliar," tambahnya.

Diketahui, KPPS di Kabupaten Maros berjumlah 7.511 orang.

Upah yang akan diterima yakni Rp1,1 juta untuk anggota dan 1,2 juta bagi ketua KPPS.

Simulasi Pemilu

Lebih dari dua pekan jelang Pemilu 2024, KPU Makassar menggelar simulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di Hotel Claro Makassar, Rabu (31/1) sore.

Simulasi bertujuan memastikan kelancaran dan transparansi dalam proses penghitungan suara pada hari pemungutan suara.

Menurut Ketua KPU Makassar, Hambaliie, simulasi ini merupakan yang keempat kalinya dilakukan, termasuk di beberapa kecamatan.

Dia menekankan pentingnya perhatian dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) KPPS dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Di samping itu, dia mengingatkan untuk memperhatikan alur acara dan situasi lingkungan sekitar.

"Simulasi ini bertujuan agar benar-benar bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan kita di hari H," kata Hambaliie.

Ketua KPU Makassar juga mengingatkan agar KPPS menghindari kesalahan, karena satu kesalahan dapat berdampak fatal bagi semua pihak, dengan pesan utama untuk menghindari Pemungutan Suara Ulang (PSU).

"Saya harapkan KPPS yang bertugas agar menghindari kesalahan karena satu kesalahan akan berakibat fatal bagi kita semua. Pesan intinya adalah hindari PSU," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Makassar, Abdi Goncing menyebut simulasi ini melibatkan anggota KPPS Panakkukang.

Sementara pemilih dan PAM TPS hanya sebagai simulasi.

"Metode yang digunakan dalam simulasi ini mencakup penggunaan aplikasi Sirekap untuk proses perhitungan suara, dengan uji coba terakhir akan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2024," katanya.

Adapun persiapan untuk difabel telah diperhatikan dengan menerima semua kebutuhan mereka, termasuk tunanetra, dan distribusi peralatan serta strategi distribusinya akan dilakukan pada hari Jumat mendatang.

Dalam simulasi pencoblosan dan perhitungan suara menghadirkan pimpinan Forkopimda, termasuk Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib.