KPU: Uang Transportasi Anggota KPPS Rp 150 Ribu

Uang transportasi pelantikan dan bimtek anggota KPPS ini tengah menjadi sorotan setelah ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di TikTok.

Seorang anggota KPPS asal Makassar berinisial GA mengatakan, tidak mengetahui berapa yang akan diterima.

Pasalnya, setelah pelantikan dan bimtek, mereka tidak mendapatkan penjelasan dari KPU Makassar mengenai uang transportasi tersebut.

"Kurang tau mi karena kulihat di sosial media terutama di TikTok beda-beda. Ada yang dapat Rp 100 ribu, ada dapat Rp 95 ribu, ada juga yang dapat Rp 50 ribu. Jadi masih abu-abu ini berapa tepatnya yang akan dapatkan bagian transportasi," kata Angelina.

Ia berharap agar KPU Makassar bisa transparan mengenai pencairan uang transportasi tersebut.

"Harusnya itu ada transparansi pemberitahuan dari awal minimal di undangan pelantikan disertakan kalau ada uang transport atau konsumsi begitu," tegasnya.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Makassar, Andi Bangsawan, juga mengaku tidak mengetahui adanya uang transportasi KPPS.

Ia mengaku kecewa lantaran informasi itu baru terkuak setelah terjadi kegaduhan.

Kekecewaan muncul ketika informasi ini baru terkuak dalam kegaduhan yang terjadi di antara anggota KPPS.

Bangsawan menjelaskan bahwa pihaknya telah mempertanyakan hal ini kepada sekretariat KPU Makassar dan mengetahui bahwa keterlambatan pencairan uang transportasi disebabkan oleh revisi anggaran dari KPU Makassar.

Keluhan belum cairnya uang transportasi juga dikeluhkan anggota KPPS dari Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

“Kalau untuk transportasi belum diterima, kita juga menunggu. Semoga setelah bimtek selesai, cair juga uang transportasi," kata seorang KPPS di Tana Toraja, kemarin.

"Tidak ada uang transportasi kami dikasi setelah pelantikan, cuma dikasih snack. Katanya (PPS), uangnya belum cair," tambah anggota PPS di Kecamatan Tallunglipu, Toraja Utara.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota KPPS dari Kabupaten Maros berinisial KM.

Ia mengatakan, belum menerima uang transportasi dari KPU. Bahkan PPS menyebut jika tak ada dana khusus Bimtek.