KPU Makassar Sudah Cairkan Uang Transportasi KPPS Rp110 Ribu per Orang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar klaim telah mencairkan uang transportasi bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Anggota KPU Makassar Abdi Goncing mengungkapkan pihaknya telah mencairkan uang transportasi anggota KPPS usai jalani pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek).

Langkah ini dilakukan sesuai dengan mekanisme negara yang telah ditetapkan.

"Ini adalah mekanisme yang harus diberikan kepada KPPS. Namun, kami belum memberikannya di awal karena masih berlangsungnya bimtek," kata Abdi Goncing di Hotel Claro Makassar, Rabu (1/2/2024).

"Setelah bimtek selesai, baru kami berikan agar tidak terjadi pemberian uang transportasi kepada KPPS yang tidak menghadiri bimtek," tambahnya.

Koordinator divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia (SDM) ini menjelaskan bahwa besaran uang transportasi yang diberikan kepada setiap KPPS adalah Rp110 ribu untuk pelantikan dan bimtek KPPS.

Adapun anggota KPPS yang tersebar di 4004 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 28.028 orang.

Jika ditotalkan besaran uang transportasi yang dikeluarkan oleh KPU Makassar Rp3.083.080.000.

Pemberian uang transportasi ini diharapkan dapat membantu KPPS dalam menjalankan tugasnya dengan baik pada saat pemungutan suara nanti.

Keluhan Anggota KPPS Viral di Medsos

Sebelumnya, sejumlah anggota KPPS di Kota Makassar menyampaikan kekecewaan mereka terkait transparansi KPU Makassar terkait pembayaran uang transportasi saat pelantikan. 

Keluhan ini menjadi viral di media sosial setelah postingan dari salah satu anggota KPPS.

Dalam sebuah postingan di media sosial, anggota KPPS mengeluh belum menerima bayaran, sementara di kabupaten lain sudah cair.

Keluhan tersebut mendapatkan tanggapan dari anggota KPPS lainnya, diantaranya dari akun @tiaralarasty.

"Tolong KPU Makassar, kalau tidak ada anggaran dari pusat, boleh mungkin diperlihatkan berkasnya supaya transparan dan kami ini anggota KPPS tidak bertanya terus soal transportasi, jangan diam begini," tulisnya.

Anggota KPPS ini pun mengekspresikan kekhawatiran terkait transparansi dan kejelasan dari pihak KPU Makassar terkait pembayaran uang transportasi.

Di samping itu, mereka meminta penjelasan yang lebih transparan terkait masalah tersebut.(*)