Reaksi Ganjar Soal Danny Pomanto Tak Hadir saat Kampanye di Makassar, Singgung Dapat Tekanan

Sebelumnya diberitakan, Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, akan menggelar kampanye akbar di Upperhills Makassar, hari ini, Selasa (30/1/2024).

Namun, kampanye tersebut akan berlangsung tanpa kehadiran Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, yang juga merupakan kader PDIP.

Danny Pomanto telah memastikan bahwa ia tidak dapat menghadiri kampanye Ganjar Pranowo. 

Alasan dari ketidakhadirannya Danny lantaran menjaga netralitas sebagai pejabat publik.

"Tidak hadir, pertama posisi beliau dalam menjaga netralitas sebagai pejabat negara," kata Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Sulsel, Udin Malik Shaputra Malik kepada wartawan.

Selain itu, Udin Shaputra Malik juga menambahkan bahwa meskipun Danny Pomanto adalah kader partai, namun ia tetap menghormati aturan yang telah ditentukan. 

Salah satunya adalah pengajuan cuti, yang perlu diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu yang cukup. 

Namun, pemberitahuan acara kampanye dengan waktu yang sangat singkat membuat pengurusan cuti menjadi tidak mungkin.

Ketidakhadiran Danny Pomanto dalam kampanye Ganjar Pranowo menjadi sorotan karena potensi dukungan dari seorang pejabat tinggi dalam partai dapat memengaruhi dinamika politik lokal. 

Di samping itu, kampanye akbar Ganjar yang awalnya direncanakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang, kini dipindahkan.

Sebab, bertepatan dengan kegiatan kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dihadiri langsung oleh putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Meskipun tanpa kehadiran Danny Pomanto dan bergeser tempat pelaksanaannya, Udin tetap optimis acara kampanye Ganjar Pranowo tetap berlangsung dengan semangat dan antusiasme tinggi dari ribuan pendukungnya. 

"Ketua-ketua parpol dan beberapa juru kampanye dari parpol pengusung (akan hadir siang ini)," tandasnya.

Ganjar Klaim Banyak Kepala Daerah Dapat Tekanan 

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan terkait intimidasi yang dialami oleh sejumlah kepala daerah menjelang Pilpres 2024.