Penerimaan Pajak Sulsel 2023 Rp 13,3 Triliun, Sektor Administrasi Pemerintahan Penyumbang Utama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penerimaan pajak Sulawesi Selatan (Sulsel) sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp 13,3 triliun.

Realisasi penerimaan tersebut berada di angka 103,88 persen atau tumbuh 4,6 persen (yoy) dari target Rp12,88 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilyah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselbartra Soebagio, dalam konferensi pers di GKN II Makassar, Selasa (30/1/2024).

Turut hadir Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Sulsel Wahyu Harmono, Kepala Seksi Penerimaan & Pengelolaan Data Kanwil DJBC Sulbagsel Stefanus Palinggi, dan Kepala Seksi Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar Bertua.

Soebagio mengatakann, jika dilihat dari jenis pajaknya, PPN dan PPnBM tetap tumbuh cukup siginifikan sebesar 22,48 persen dengan realisasi sebesar Rp6,48 triliun dari target Rp5,82 triliun.

“Ini disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, peningkatan harga komiditas dan penyesuaian tarif PPN 11 persen,” kata Soebagio.

Selain PPN dan PPnBM, lanjutnya, PBB P5L juga mengalami pertumbuhan sebesar 25,55 persen.

Sedangkan jenis penerimaan lainnya mengalami pertumbuhan negarif yakni -2,1 persen dibanding tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari per sektornya, sektor administrasi pemerintah merupakan sektor penopang utama dengan kontribusi 24,81 persen.

Disusul sektor perdagangan dengan kontribusi 21,95 persen, sektor industri pengolahan 9,51 persen, transportasi dan pergudangan 7,46 persen, serta pertambangan 6,75 persen.

Soebagio menjelaskan, sektor administrasi pemerintahan tumbuh positif setelah berlakunya PMK 59/2022 yang sebelumnya PPN dibayarkan oleh rekanan, kini dipungut oleh bendahara.

Lalu sektor perdagangan tumbuh positif sejalan dengan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-18.

Kemudian kinerja sektor industri pengolahan tumbuh positif katena terdapt pembayaran setoran PPh 21 dengan nominal besar oleh salah satu wajib pajak di sektor industri.

Selanjutnya sektor jasa transportasi tumbuh positif disebabkan oleh peningkatan aktivitas jasa pengurusan transportasi yang berdampak pada peningkatan setoran PPN.

“Serta kinerja sektor pertambangan mengalami pertumbuhan setoran pajak dikarenakan setoran PPN dari salaybsatu wajib pajak besar,” jelas Soebagio.