Protes Pernyataan Luhut, Wakil Ketua PKB Sulteng: Dia Hanya Bela Pemodal Tak Peduli Rakyat Meninggal

TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyindir pernyataan Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut Binsar Panjaitan menyebut Muhaimin Iskandar bohong soal hilirisasi nikel yang dinilai ugal-ugalan. 

Muhammad Safri mengatakan, apa yang disampaikan Muhaimin Iskandar ada benarnya.

"Pak Luhut jangan asal bicara, saya tantang beliau untuk datang ke sini. Tanya langsung ke masyarakat kondisi mereka hari ini sulit apa tidak? perputaran uang bagaimana? daya belinya seperti apa?," tegas Safri, Sabtu (27/1/2024).

Safri menyebut pernyataan Luhut salah satu bentuk kepanikan.

Pernyataan Luhut juga sekaligus pembelaan terhadap kepentingan para pemodal di balik hilirisasi nikel tersebut.

Dirinya bahkan menuding Luhut menutup mata terhadap banyaknya bencana yang terjadi akibat hilirisasi nikel di Morowali dan Morowali Utara.

"Luhut panik terhadap pernyataan Gus Imin. Sebagai tameng pemodal, dia lantas buru-buru mengklarifikasi dan kita sudah paham ujungnya adalah pembelaan terhadap para pemodal," ujarnya.

"Kenapa seorang yang mengaku patriot tega menutup mata terhadap bencana yang terjadi akibat hilirisasi nikel yang ia banggakan tersebut," bebernya.

Safri yang juga Wakil Ketua DPRD Morowali Utara mengaku sudah lama menyoroti ketimpangan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang begitu masif di daerah ini.

Safri menyebut Morowali dan Morowali Utara kini penuh sesak izin korporasi pertambangan dan industri nikel.

Namun belum bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat bahkan menimbulkan masalah baru.

"Alih-alih membawa kesejahteraan bagi masyarakat, meski berbalut Proyek Strategis Nasional (PSN) hilirisasi nikel justru menimbulkan berbagai masalah mulai dari konflik lahan, kriminalisasi warga hingga kerusakan lingkungan," ujarnya.

Safri mencontohkan masyarakat yang berprofesi sebagai petani, banyak dari mereka yang harus kehilangan ruang produksi karena adanya alih fungsi lahan baik secara prosedur legal maupun perampasan tanah.

Jika menolak menjual tanahnya, petani mendapat intimidasi sehingga terpaksa melepas lahannya.