Alasan Ganjar Pranowo Tak Persoalkan Jokowi Kampanye Capres, Singgung Soal Moral

TRIBUN-TIMUR.COM - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo tak persoalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkampanye saat elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming kurang dari 51 persen.

Jokowi menyebut Presiden boleh kampanye dan berpihak pada calon presiden.

Hal itu disampaikan Ganjar saat diwawancara ekslusif oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) TVOne, Karni Ilyas, pada Rabu (25/1/2024).

Dalam wawancara tersebut, Karni meminta tanggapan Ganjar tentang kabar ,  Jokowi akan turun gunung dan berkampanye jika elektabilitas Paslon 2 tidak mencapai lebih dari 51 persen, sebelum masa tenang.

Menurut Ganjar, hal itu menjadi pilihan politik apalagi Jokowi sudah menyampaikan, bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak.

"Kalau umpama beliau turun gunung kan statementnya sudah disampaikan, boleh lho presiden kampanye, saya tidak pernah problem. Itu pilihan politik yang saya hormati," ungkap Ganjar.

Dia menjelaskan, pernyataan Jokowi dapat dinilai sendiri oleh masyarakat karena ada fatsun politik, moral, dan etika yang harus dijaga di dalam demokrasi.

"Akan dicatat dalam sejarah masing-masing, orang berubah karena sesuatu, dan kemudian orang bisa menilai, enggak apa-apa," ujar Ganjar.

Meski demikian, Ganjar menyampaikan ada tanggung jawab politik dan moral yang harus ditinggalkan untuk dicontoh generasi muda dalam berpolitik dan berdemokrasi dan hal itu harus dimulai dari elit politik

"Apa yang akan kita berikan kepada anak dan cucu terhadap pendidikan politik hari ini. Kalau kemudian elite kita tidak bisa memberikan contoh, tidak mengedukasi maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka, yang terjadi hukumnya hanya satu saja, machiavelli. Segala cara akan digunakan," kata Ganjar.

Dimulai dari Mahfud

 Dia menjelaskan paslon nomor urut 3  Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masih memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi muda.

Hal itulah yang mendorong Mahfud MD memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menghindari conflict of interest.

"Kita masih punya kok bang, pesan-pesan politik yang kita berikan kepada generasi berikutnya, jangan dilanggar, itu tidak elok, tidak etis, ada moral fatsun, ada regulasinya," ujar Ganjar.

Terkait dengan itu, lanjutnya, ada unsur kepantasan dan kepatutan yang harus dipertimbangkan setiap pejabat publik yang memutuskan maju dalam kontestasi pemilu.