Dulu Jokowi Berkali-kali Ingatkan Pentingnya Netralitas, Kini Sebut Presiden Bisa Berpihak ke Capres

TRIBUN-TIMUR.COM - Prnyataan Presiden Jokowi yang membolehkan menteri berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) hingga kini jadi sorotan.

Bahkan Jokowi juga menyampaikan,  presiden juga boleh kampanye dan memihak kepada calon tertentu dalam Pilpres 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut berbanding terbalik saat masih fokus jadi Presiden.

Dulu, Jokowi berkali-kali ingatkan pentingnya netralitas ASN, TNI-Polri hingga penjabat kepala daerah.

Jokowi melarang apatarur negara agar tidak memihak.

Berikut ini Tribunnews.com rangkum saat Jokowi ingatkan netralitas di Pemilu 2024.

1. Jokowi Ingatkan TNI-Polri Netral

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara  di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespons pemindahan baliho pasangan Ganjar-Mahfud serta atribut partai PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar Bali, Senin 31 Oktober 2023.

Jokowi juga mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

2. Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengumpulkan para petugas KPU pusat dan daerah di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 itu, Jokowi kembali mengingatkan agar ASN, TNI, Polri serta KPU harus bersikap netral.

"Kemudian KPU juga betul-betul netral tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," ungkap dia.

Mantan walikota Solo ini berharap, seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu agar bisa berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar serta hasilnya yang baik dan terpercaya.

"Kepada seluruh aparat negara saya sudah bolak-balik saya sampaikan baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak," tegas dia.

Mantan Gubernur DKI ini khawatir jika ada hal-hal yang dilanggar maka bisa mempertaruhkan kondusifitas dan mengganggu kepercayaan masyarakat kepada negara.

"Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai terjadi bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," sambung Jokowi.

3. Jokowi Wanti-wanti PJ Kepala Daerah Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mewanti-wanti para penjabat (Pj) kepala daerah untuk bekerja secara maksimal dan profesional di masa Pemilu Serentak 2024.

Jokowi menyatakan jika mendapati laporan ada Pj kepala daerah yang bekerja menyimpang dalam masa pemilu maka dirinya tak segan langsung menggantinya.

Presiden bahkan mengaku bisa saja mengganti Pj kepala daerah setiap hari jika memang kinerjanya melanggar instruksinya.

Hal ini Presiden sampaikan di hadapan ratusan Pj kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Senin (30/10/2023).

"Ada miring-miring, saya ganti tiap hari bisa. Tolong, saya nggak minta banyak, tolong diikuti," tegas Jokowi.

Presiden mengaku akan terus mengikuti kerja - kerja yang dilakukan oleh para Pj kepala daerah dan mengevaluasinya secara harian.

"Saya akan terus mengikuti kerja bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan ke Mendagri, kalau kelas berat ke saya. Segera selasaikan. Mendagri evaluasi 3 bulanan, saya harian," ungkapnya.

Adapun yang hadir adalah 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.

Seperti Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Juga Pj Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Fatoni, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Pada kesempatan itu, Presiden memberikan beberapa poin arahan pada masa pemilu.

1. Tidak Intervensi KPU dan Bawaslu

Jokowi meminta semua kepala daerah untuk mendukung kerja KPU dan Bawaslu serta tidak melakukan intervensi apalun.

"Tahun politik pemilu, saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota berikan dukungan kepada petugas KPU, Bawaslu tidak intervensi apapun," kata Jokowi.

2. Siapkan Anggaran

Presiden juga meminta para kepala daerah untuk segera menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi 2024.

3. Jangan Memihak

Jokowi menegaskan sebagai seorang kepala daerah yang juga aparatur sipil negara, dilarang memihak kubu atau calon tertentu. Ia mengaku mudah untuk melihat kepala daerah mana yang berpihak.

"Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Dilihat itu Bapak-ibu hati-hati. Mudah sekali dilihat bapak ibu memihak," tegas Jokowi.

4. Pastikan ASN Netral

Presiden turut meminta para aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas serta kerukunan.

5. Jaga Kerukunan

"Dan juga pastikan ASN itu netral, yang terakhir menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan satu yang terkait politik," kata Jokowi.

Jokowi: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak

Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan. 

Zulhas yakin Prabowo-Gibran menang 1 putaran

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas optimistis kemenangan satu putaran untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Dia penuh keyakinan bahwa pasangan nomor urut dua itu mudah mengalahkan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

"Yakin satu putaran, InsyaAllah," kata Zulhas usai menghadiri konsolidasi internal PAN di Hotel Claro Makassar, Rabu (24/1/2024) sore.

Menteri Perdagangan (Mendag) ini mengklaim bahwa kunjungannya ke Pulau Papua, Sulawesi, dan Jawa menunjukkan adanya dukungan positif dari masyarakat terhadap pasangan Prabowo-Gibran. 

Menurutnya, respons antusias ini mencerminkan penerimaan luas terhadap visi dan program yang diusung capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Paling penting seluruh Indonesia saya keliling mulai dari Papua, Sulawesi, Jawa, sambutan terhadap Prabowo-Gibran luar biasa ramainya," tegasnya.

Zulhas menilai bahwa respon positif dari sepanjang Indonesia menandakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memiliki daya tarik yang melibatkan beragam lapisan masyarakat. 

Jusuf Kalla Gaungkan Pilpres 2024 Seimbang 

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyatakan pentingnya keseimbangan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres). 

Dalam penjelasannya, JK mengungkapkan alasan mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Menurut JK, perlu adanya keseimbangan dalam pemilihan pemimpin, di mana kekuatan yang besar tidak boleh hanya berada pada satu kandidat. 

"Kita harus mempertahankan adanya suatu kesempatan yang sama, ada keseimbangan," kata JK dikutip dari Kompas.com, Kamis (25/1/2025).

JK memilih mendukung Anies-Muhaimin untuk Pilpres 2024 dengan tujuan agar tidak ada kekuatan yang terlalu dominan pada satu pasangan calon. 

Ia menekankan pentingnya menjaga agar tidak ada kandidat yang ditekan, diintimidasi, atau menghadapi kecurangan karena posisinya yang lemah.

"Jangan menerima saja ditekan, jangan hanya menerima saja diintimidasi, jangan menerima saja dengan kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul," katanya.

Dalam penilaian JK, Anies Baswedan memenuhi kriteria sebagai pemimpin nasional, terlihat dari integritas dan pengalamannya dalam pemerintahan, baik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun Gubernur DKI Jakarta.

"Saya harus memilih yang baik dengan kriteria, kriteria itu pertama ada leadership-nya, ada pengalaman, cerdas, dan integritas-nya," ucap JK, menyoroti integritas, kecerdasan, dan pengalaman Anies Baswedan.(*)