Dulu Jokowi Berkali-kali Ingatkan Pentingnya Netralitas, Kini Sebut Presiden Bisa Berpihak ke Capres

Dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 itu, Jokowi kembali mengingatkan agar ASN, TNI, Polri serta KPU harus bersikap netral.

"Kemudian KPU juga betul-betul netral tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," ungkap dia.

Mantan walikota Solo ini berharap, seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu agar bisa berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar serta hasilnya yang baik dan terpercaya.

"Kepada seluruh aparat negara saya sudah bolak-balik saya sampaikan baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak," tegas dia.

Mantan Gubernur DKI ini khawatir jika ada hal-hal yang dilanggar maka bisa mempertaruhkan kondusifitas dan mengganggu kepercayaan masyarakat kepada negara.

"Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai terjadi bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," sambung Jokowi.

3. Jokowi Wanti-wanti PJ Kepala Daerah Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mewanti-wanti para penjabat (Pj) kepala daerah untuk bekerja secara maksimal dan profesional di masa Pemilu Serentak 2024.

Jokowi menyatakan jika mendapati laporan ada Pj kepala daerah yang bekerja menyimpang dalam masa pemilu maka dirinya tak segan langsung menggantinya.

Presiden bahkan mengaku bisa saja mengganti Pj kepala daerah setiap hari jika memang kinerjanya melanggar instruksinya.

Hal ini Presiden sampaikan di hadapan ratusan Pj kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Senin (30/10/2023).

"Ada miring-miring, saya ganti tiap hari bisa. Tolong, saya nggak minta banyak, tolong diikuti," tegas Jokowi.

Presiden mengaku akan terus mengikuti kerja - kerja yang dilakukan oleh para Pj kepala daerah dan mengevaluasinya secara harian.

"Saya akan terus mengikuti kerja bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan ke Mendagri, kalau kelas berat ke saya. Segera selasaikan. Mendagri evaluasi 3 bulanan, saya harian," ungkapnya.

Adapun yang hadir adalah 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.