TPD AMIN Sulsel Sayangkan Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye: Tak Bisa Dipercaya!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies-Muhaimin (AMIN) Sulawesi Selatan (Sulsel) menanggapi komentar dari Presiden RI Joko Widodo.

Dimana orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan , Presiden boleh memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Mendengar hal itu, Jurus bicara TPD AMIN Sulsel Asri Tadda mengatakan, pernyataan tersebut salah satu bentuk yang paling vulgar dari pejabat negara.

"Bagaimana mempertontonkan sikap tak menghormati hukum dan aturan berlaku," katanya saat dihubungi, Rabu (24/1/24).

Adapun kata Asri, pernyataan dari Joko Widodo sebagai pemimpin negara menunjukan, ia tak bisa dipercaya.

"Karena sebelumnya pada pertemuan dengan ketiga Capres, beliau nyatakan pejabat negara wajib netral dalam pemilu," ujarnya.

Menurutnya, sebagai pejabat negara yang gaji dan tunjangannya dibayar dari yang pajak rakyat tak boleh memihak salah satu pasangan.

"Wajib mereka netral dan tidak memihak dalam Pilpres," ungkapnya.

Sayangnya, lanjut Asri, pernyataan dari Joko Widodo menbuat semua harapan menjadi buyar.

"Jika Pemilu dilakukan dengan cara tidak adil, melanggar hukum bahkan oleh pejabat negara sekelas Presiden dan menteri-menterinya, maka pemilu ini menjadi tidak legitimate dan rakyat bisa saja marah dengan hal ini," jelasnya.

Jokowi panik?

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menyebut pernyataan Presiden Jokowi adalah tanda kepanikan.

Jazilul Fawaid menyampaikan itu saat menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye untuk pasangan calon (paslon) tertentu.

Pernyataan kepala negara itu adalah sebagai sebuah kepanikan dalam menghadapi gelaran Pilpres 2024.

"Secara normatif semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Wakil Ketua MPR RI itu lantas mengingatkan sejarah akan maraknya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) saat era Orde Baru.

Bahwa KKN tersebut berdampak pada buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara, satu diantaranya timbulnya ketidakadilan.

"Saya perlu ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia KKN lah yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan tidak berwibawa," ujar Gus Jazil, sapaan akrabnya.

Namun, lanjut Gus Jazil, dia meyakini bahwa rakyat semakin cerdas, untuk memilih pemimpin di masa mendatang.

"Rakyat hari ini saya yakin cerdas, untuk memaknai apa yang menjadi statement dari para elite kita termasuk presiden," tandas dia.

Sebelumnya, Jokowi angkat bicara terkait adanya pandangan, sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Menurut Presiden setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut Presiden sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya. (*)