Parpol Setor Perbaikan LADK ke KPU Sulsel, Pengeluaran PKS Capai Rp1,8 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak empat partai politik di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menyerahkan perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel.

Empat partai ini diminta merevisi hingga batas waktu terakhir pada 12 Januari 2024 lalu.

Di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Perindo.

Adapun pengeluaran besar yang diumumkan oleh PKS, khususnya mencapai Rp1,8 miliar atau Rp 1.881.360.000.

Menyusul Partai Perindo dengan laporan dana kampanye pengeluaran Rp 657.164.500.

PKN melaporkan dana pengeluarannya di LADK hanya mencapai Rp14.635.000.

Sementara Partai Garuda dalam LADK-nya, tak ada laporan pemasukan maupun pengeluaran.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah menyatakan bahwa semua partai yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 
2024 telah berhasil melaksanakan pelaporan data LADK.

"Semua partai politik sudah melaporkan LADK-nya," kata Hasbullah saat ditemui di Kantor KPU Sulsel, Makassar, Selasa (23/1/2024).

Dana kampanye sendiri menjadi salah satu tahapan krusial dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 dan secara teknis dipandu oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu.

Menurut Hasbullah, partisipasi dana kampanye merupakan bagian integral dari proses demokratisasi dalam pemilihan umum. 

Peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU, yakni PKPU Nomor 18 Tahun 2023, memberikan pedoman yang rinci terkait penggunaan, pelaporan, dan verifikasi dana kampanye.

Salah satu kewajiban utama bagi peserta pemilu adalah menyampaikan LADK. 

Laporan ini merupakan dokumen yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.