Akademisi Unhas Kecewa Cawapres Tak Tuntas Bahas Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945: Hanya Bicara Tentang Jawa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Debat jilid keempat Calon Wakil Presiden (Cawapres) meninggalkan diskusi menggantung.

Hal ini disampaikan Akademisi Unhas Dr Hasrullah.

Dr Hasrullah melihat belum ada pasangan calon(paslon) yang serius membahas terkait pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Bunyinya 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'

Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka maupun Mahfud MD dinilai belum mampu menelurkan gagasan penegakan aturan ini.

Padahal Dr Hasrullah menilai pasal ini sangat penting untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

"Tidak ada usulan yang konkrit bahwa harus kembali ke UUD 1945 pasal 33 ayat 3," jelas Dr Hasrullah saat dihubungi, Selasa (22/1/2024).

"Mahfud, Cak Imin dan Gibran hanya berbicara tentang Jawa. Padahal kalau mau sejahterakan rakyat melalui SDA ya kembali ke aturan itu," lanjutnya.

Dirinya menyebut pelaku tambang yang memanfaatkan SDA Indonesia ini akan mempengaruhi penguasa.

Sehingga penegakan aturan tersebut harus dilakukan.

"kalau tidak para perompak tambang ini akan mempengaruhi penguasa.Disitu pemerintah harus mengatur regulasi ini, bukan kolaborasi. Karena kalau bukan aturan hukum dalam UUD 1945 itu jelas," lanjutnya.

Fenomena saat ini dilihat Dr Hasrullah sangat miris.

Pasalnya kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai kelompok tertentu.

Bahkan lebih jauh melibatkan negara lain dalam menguras kekayaan alam.

"Banyak orang mengelola tambang untuk pribadinya. Kita sangat kaya tapi dikelola oleh pribadi dengan kolaborasi negara lain. Padahal kita punya teknologi dan kemampuan," Kata Penggagas KKN Kebangsaan ini.

Hal ini menurutnya harus dibincangkan para capres dan cawapres.

Dalam mengelola kekayaan alam, negara menurutnya harus hadir terdepan.

Sehingga hasilnya mendongkrak kemakmuran hidup masyarakat Indonesia.(*)