Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilpres 2024

Akademisi Unhas: Cak Imin, Gibran, Mahfud MD Hanya Sibuk Bahas Jawa

Hasrullah melihat belum ada pasangan calon (paslon) yang serius membahas terkait pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dalam debat cawapres.

Editor: Hasriyani Latif
dok pribadi
Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Hasrullah. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Debat calon wakil presiden (cawapres) meninggalkan diskusi menggantung.

Hal ini disampaikan Akademisi Unhas Hasrullah.

Hasrullah melihat belum ada pasangan calon (paslon) yang serius membahas terkait pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat'.

Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD dinilai belum mampu menelurkan gagasan penegakan aturan ini.

Padahal, kata Hasrullah, pasal ini sangat penting untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

"Tidak ada usulan yang konkret bahwa harus kembali ke UUD 1945 pasal 33 ayat 3," jelas Hasrullah saat dihubungi Tribun-Timur.com, Selasa (22/1/2024).

"Mahfud, Cak Imin, dan Gibran hanya berbicara tentang Jawa. Padahal kalau mau sejahterakan rakyat melalui SDA ya kembali ke aturan itu," lanjutnya.

Dirinya menyebut pelaku tambang yang memanfaatkan SDA Indonesia ini akan mempengaruhi penguasa.

Sehingga penegakan aturan tersebut harus dilakukan.

"Kalau tidak para perompak tambang ini akan mempengaruhi penguasa. Di situ pemerintah harus mengatur regulasi ini, bukan kolaborasi. Karena kalau bukan aturan hukum dalam UUD 1945 itu jelas," lanjutnya.

Fenomena saat ini dilihat Hasrullah sangat miris.

Pasalnya kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai kelompok tertentu.

Bahkan lebih jauh melibatkan negara lain dalam menguras kekayaan alam.

Baca juga: Dinamika Menarik di Debat Cawapres, Pengamat: Gibran Cenderung Serang Mahfud-Muhaimin

"Banyak orang mengelola tambang untuk pribadinya. Kita sangat kaya tapi dikelola oleh pribadi dengan kolaborasi negara lain. Padahal kita punya teknologi dan kemampuan," kata penggagas KKN Kebangsaan ini.

Hal ini menurutnya harus dibincangkan para capres dan cawapres.

Dalam mengelola kekayaan alam, negara menurutnya harus hadir terdepan.

Sehingga hasilnya mendongkrak kemakmuran hidup masyarakat Indonesia.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved