KPU Siap Sewa Kapal Rakyat di Selayar, Takalar, dan Pangkep untuk Distribusi Logistik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel mempertimbangkan opsi baru untuk distribusi logistik pemilu di wilayah-wilayah terpencil. 

Anggota KPU Sulsel Divisi Perencanaan dan Logistik, Marzuki Kadir mengungkapkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menyewa kapal dari nelayan lokal. 

KPU membuka opsi menyewa kapal rakyat ketimbang menggunakan kapal Angkatan Laut (TNI) dalam menghadapi cuaca ekstrim.

Marzuki Kadir menjelaskan alasan penggunaan kapal rakyat untuk distribusi logistik pemilu di tengah cuaca buruk di daerah terpencil dan terluar.

Tiga daerah yang memiliki atau berada di kepulauan yakni Kabupaten Selayar, Pangkep, dan Takalar.

Dalam pernyataannya, Kadir menyampaikan bahwa penggunaan kapal Angkatan Laut (AL) cenderung sulit dalam mengakses pulau-pulau kecil akibat kebesaran kapal tersebut. 

"Kapal laut (TNI AL) yang besar tidak bisa merapat ke pulau-pulau kecil, dan proses pembongkaran kembali ke kapal kecil di laut bebas membawa banyak risiko keamanan logistik," ujarnya kepada Tribun-Timur, Minggu (21/1/2024).

Sehingga, langkah ini merupakan upaya mitigasi risiko untuk menghindari kerusakan logistik pemilu. 

"Kami mengambil langkah-langkah ini untuk memastikan logistik dapat sampai tepat waktu tanpa risiko yang signifikan," tambahnya.

Meskipun mengakui bahwa kapal rakyat mungkin menghadapi keterbatasan melaut, Kadir menegaskan kesiapan untuk menggunakan kapal besar jika diperlukan. 

"Tetapi kalau kapal rakyat memiliki keterbatasan, jika diperlukan, kami akan menggunakan kapal besar meskipun bersandar di pulau-pulau kecil menjadi tantangan," ungkapnya.

Proses pengiriman logistik direncanakan minimal 10 hari sebelum masa pencoblosan untuk memastikan kelancaran distribusi. 

KPU Sulsel berharap bahwa dengan strategi ini, mereka dapat meminimalkan risiko dan menjamin kelancaran proses pemilu di seluruh wilayah, terutama yang sulit dijangkau.

118 TPS di Sulsel Sulit Dijangkau Logistik Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat sebanyak 118 Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi perhatian khusus dalam proses distribusi logistik pemilu 2024.

Kendala akses menjadi perhatian serius dalam distribusi logistik pemilu menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024.

Anggota KPU Sulsel Divisi Perencanaan dan Logistik, Marzuki Kadir menyampaikan, 118 TPS tersebar di berbagai kabupaten, termasuk Kabupaten Luwu Utara, Gowa, Takalar, Pangkep, hingga Selayar. 

"Di Sulsel ada 118 itu TPS yang sedikit jangkauan distribusi logistiknya agak sulit," kata Marzuki Kadir kepada Tribun-Timur.com Jumat (19/1/2024).

Dia mencontohkan Kabupaten Takalar.

Takalar merupakan kabupaten yang berdekatan langsung dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

Kendati demikian, Takalar memiliki satu kecamatan yang terletak di kepulauan.

Namanya, Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Kecamatan kepulauan yang dibentuk pada tahun 2019 ini memiliki sebanyak 5.719 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Pemilih tetap itu tersebar di enam desa.

Sementara jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 24.

"Kemudian di Kabupaten Gowa, memang tidak ada pulaunya tetapi ada daerah pegunungannya," kata Marzuki Kadir.

Mantan Ketua KPU Pangkep ini memberikan penjelasan terkait upaya mitigasi yang telah dilakukan dalam pendistribusian logistik pemilu di daerah-daerah sulit dijangkau. 

"Kami telah melakukan mitigasi-mitigasi untuk mengatasi tantangan distribusi logistik pemilu di daerah-daerah yang sulit dijangkau," ujarnya.

Upaya ini akan dilakukan dengan tujuan memastikan setiap TPS dapat menerima logistiknya tepat waktu.

Ia menjelaskan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk mengoptimalkan distribusi logistik di wilayah-wilayah terpencil. 

"Kami telah mempersiapkan rute alternatif, memperbanyak jalur distribusi, dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul," tambahnya.

Meskipun dihadapkan pada kondisi sulit dijangkau, keseluruhan proses distribusi logistik pemilu di daerah terpencil telah dipersiapkan secara matang. 

Pihaknya terus memonitor perkembangan dan siap mengambil langkah-langkah tambahan yang diperlukan guna menjaga kelancaran proses pemilihan di seluruh wilayah Sulsel.

Upaya mitigasi dan strategi distribusi yang optimal terus diterapkan untuk mengatasi kendala aksesibilitas.

"Proses pendistribusian logistik pemilu nantinya akan dikawal oleh polisi dan Bawaslu," tandasnya.

Angin Barat Jadi Ancaman Distribusi Logistik Pemilu di Pangkep

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel mengungkap, musim angin barat saat ini menjadi kendala serius dalam distribusi logistik pemilu di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Pangkep).

Cuaca buruk dan gelombang tinggi di laut dikhawatirkan mempersulit petugas logistik dalam menyalurkan perlengkapan pemilu ke pulau-pulau terluar.

"Yang jadi masalah sekarang ini hanya Pangkep saya lihat karena itu ada masalah musim angin barat," kata Anggota KPU Sulsel Divisi Perencanaan dan Logistik, Marzuki Kadir.

Kabupaten Pangkep tercatat memiliki 13 kecamatan.

Di mana ada 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, sementara 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan.

Empat kecamatan itu di antaranya Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Kalmas, dan Liukang Tangaya

Wilayahnya terbagi menjadi daratan seluas 898,29 kilometer persegi dan kepulauan seluas 11.464,44 kilometer persegi.

Panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 250 km yang membentang dari barat ke timur. 

Marzuki Kadir mengungkapkan kendala serius dalam proses distribusi logistik pemilu ke pulau-pulau terluar di Kabupaten Pangkep. 

Seperti di Kecamatan Liukang Tangaya, di mana Marzuki Kadir menjelaskan permasalahan terkait jalur distribusi.

"Contohnya di Kecamatan Liukang Tangaya, kami menggunakan satu jalur distribusi logistik pemilu melalui jalur barat. Pulau Sailus, yang berdekatan langsung dengan Bali dan Sumbawa, menjadi langkah awal distribusi menuju ibu kota kecamatan," tuturnya.

Pulau Sailus juga lebih dekat ke Makassar dibandingkan ke ibu kota kecamatan di Pangkep.

Seperti di Kecamatan Liukang Tangaya, di mana Marzuki Kadir menjelaskan permasalahan terkait jalur distribusi.

"Contohnya di Kecamatan Liukang Tangaya, kami menggunakan satu jalur distribusi logistik pemilu melalui jalur barat. Pulau Sailus, yang berdekatan langsung dengan Bali dan Sumbawa, menjadi langkah awal distribusi menuju ibu kota kecamatan," tuturnya.

Pulau Sailus juga lebih dekat ke Makassar dibandingkan ke ibu kota kecamatan di Pangkep.

Sehingga, kata Marzuki Kadir, KPU akan memilih jalur barat untuk memudahkan distribusi. 

Terdapat dua kecamatan yang dianggap paling terluar di Pangkep, yaitu Kecamatan Liukang Tangaya dan Liukang Kalmas.

Berdasarkan data KPU, sebanyak 24.391 orang yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu di dua kecamatan itu.

Rinciannya, Kecamatan Liukang Tangaya 14.038 pemilih dan Liukang Kalmas 10.353 pemilih.

Kecamatan Liukang Tangaya berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali.

Sementara Kecamatan Liukang Kalmas berbatasan dengan Surabaya (Jatim) dan Batu Licin (Kalimantan Selatan). 

Kendala geografis ini menambah kompleksitas distribusi logistik pemilu ke pulau-pulau terluar.

Kendari begitu, KPU Sulsel tetap berusaha mencari solusi terbaik untuk memastikan setiap TPS menerima logistik tepat waktu.

"Ada dua strategi yang kami lakukan. Pertama, kami masih menggunakan kapal-kapal rakyat untuk menyusuri antara satu pulau ke pulau lainnya," ujar mantan ketua KPU Pangkep ini.

Lebih lanjut, ia menambahkan, strategi kedua adalah memperbanyak jalur distribusi. 

Di Pangkep, pada pemilu sebelumnya hanya ada dua jalur, namun sekarang diusahakan membuka tiga jalur, termasuk jalur tengah untuk menghindari masalah cuaca.(*)