Gibran Janji Hentikan Tambang Ilegal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya dalam memastikan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan mengambil langkah tegas.

Menurutnya, pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mencabut izin tambang ilegal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4, serta prinsip Pancasila Sila 4 dan 5.

"Pasangan Prabowo Gibran simple saja solusinya dicabut izinnya dicabut simple karena sesuai undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5 kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Gibran dalam debat cawapres.

Gibran juga menekankan pentingnya menjalankan Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022.

"Perusahaan-perusahaan besar harus berkolaborasi dengan UMKM lokal dan pengusaha lokal. Melalui kemitraan ini, kita dapat memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil dan inklusif," tambahnya.

Dengan langkah ini, Gibran Rakabuming Raka berupaya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar tidak hanya tumbuh sendiri, melainkan juga turut berkontribusi dalam mengangkat perekonomian dan kesejahteraan warga lokal, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah di setiap daerah.

Sementara itu, Cawapres Muhaimin Iskandar juga Menyoroti Kondisi Tambang di Indonesia

Dalam pernyataannya, Calon Muhaimin Iskandar mengungkapkan keprihatinannya terkait data tambang ilegal di Indonesia yang mencapai puluhan ribu. Muhaimin menekankan bahwa meskipun ada tambang yang legal, namun kesejahteraan masyarakat masih belum tercapai.

"Saat ini, terdapat puluhan ribu tambang ilegal, namun bahkan tambang yang legal pun belum membawa kesejahteraan yang diharapkan. Proses penambangan dan bisnis cenderung dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, dan tenaga asing mendominasi," ujar Cawapres Muhaimin.

Beliau juga menyoroti ketidaksignifikan perkembangan hilirisasi dan tambang terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya di Sulawesi.

Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mencapai 13 persen, namun rakyatnya masih mengalami kemiskinan.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Kita perlu meninjau ulang kebijakan tambang, memastikan bahwa proses penambangan tidak hanya menguntungkan beberapa pihak, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat," tambah Muhaimin.

Dia menegaskan perlunya langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan bahwa aktivitas tambang ilegal dapat dihentikan sambil mendukung kesejahteraan masyarakat lokal melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Diketahui debat cawapres di JCC, Jakarta, Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan dan Isu Strategis

KPU RI telah mengumumkan bahwa debat cawapres atau calon wakil presiden diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Minggu, 21 Januari 2024.