Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilpres 2024

Anies Baswedan dan Ganjar Adu Strategi Berantas Korupsi, Miskinkan hingga Hadiah Pemburu Koruptor

Ganjar menyampaikan hal tersebut dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar KPK.

Tayang:
Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan nomor urut 1 Anies Baswedan sama-sama berkomitmen memberikan efek jera kepada koruptor. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan nomor urut 1 Anies Baswedan sama-sama berkomitmen memberikan efek jera kepada koruptor.

Ganjar Pranowo berjanji untuk memberi efek jera ke koruptor jika terpilih sebagai Presiden RI.

Sementara Anies Baswedan, menjanjikan sejumlah upaya pemberantasan korupsi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ganjar ingin memiskinkan koruptor dan memberi hukuman setimpal ke para pencuri uang negara.

Anies Baswedan juga memiliki cara lain untuk 'menghacurkan' koruptor.

Ganjar menyampaikan hal tersebut dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas)  yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024).

“Detterent effect-nya adalah memiskinkan koruptor, saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” kata Ganjar di Gedung KPK, Jakarta.

“Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU (tindak pidana pencucian uang) dan pengesahan RUU (rancangan undang-undang) Perampasan Aset,” ujarnya.

Untuk mencegah terjadinya korupsi, Ganjar menggagas digitalisasi sistem keuangan. Lewat digitalisasi, kata dia, seluruh transaksi keuangan dapat dilacak.

Ganjar ingin sistem e-budgeting dan e-planning diwajibkan di setiap lembaga pemerintahan demi menciptakan transparansi anggaran.

“Tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi,” ucap Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menekankan pentingnya pengawasan pejabat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Harus dipastikan bahwa seluruh kekayaan pejabat negara tercatat dalam LHKPN.

Menurutnya, penguatan LHKPN dapat didorong dengan memperkuat sistem whistle blowing (pembisik) dari masyarakat yang di jamin kerahasiaannya.

“Dan tentu dengan anonim dan evidence base (dasar bukti) yang memang betul-betul terjadi,” katanya.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved