Gaji ASN 9 OPD Pemprov Sulsel Sudah Dibayar, 27 Masih Bermaslah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulsel resah.

Gaji ASN bulan Desember 2023 belum sepenuhnya terbayarkan.

Padahal kebutuhan rumah tangga ASN mendesak diawal Januari 2024

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin mengaku baru 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru terbayarkan.

"Pokoknya baru 9 OPD yang sudah. Jadi kurang lebih masih ada 27 OPD yang belum," jelas Salehuddin, Rabu (17/1/2024).

OPD yang terbayarkan diantaranya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kemudian Inspektorat Sulsel, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Terakhir gaji ASN BKAD juga sudah selesai.

Salehuddin mengaku masih ada ribuan gaji ASN belum dibayarkan.

Terutama di Dinas Pendidikan Sulsel

"Masalahnya ini, kalau pendidikan tidak terbayarkan artinya masih besar. Karena pendidikan kan saja, guru-guru itu ada kalau saya tidak salah, ada 17 - 18 ribu," jelas Salehuddin.

Untuk pembayaran gaji ASN, Perangkat Daerah harus lebih dahulu melakukan entry anggaran kas ke aplikasi SIPD RI. 

Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya BKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang sudah mengajukan SPM.

"Kendalanya, adanya penyesuaian terkait SIPD RI penatausahaan. Jadi bukan hanya di Pemprov, juga terjadi di Daerah (Kabupaten/Kota)," jelasnya.

Salehuddin mengupayakan pembayaran gaji ASN bisa selesai di pekan ini.

Kini, ASN Sulsel masih menunggu pembayaran gaji yang telat.

ASN Pemprov Sulsel Mengadu ke DPRD Lambat Naik Pangkat

Sejumlah ASN Pemprov Sulsel mengadu ke anggota DPRD Sulsel.

Beberapa ASN mengaku tidak mendapat kenaikan pangkat.

Anggota DPRD Sulsel Fraksi Nasdem, Mizar Roem, mengungkapkan, sejumlah staf OPD harusnya sudah mendapat kenaikan pangkat.

Namun hingga kini kenaikan pangkat belum tertunda.

"Kita menduga ada indikasi pimpinan OPD tidak bertindak profesional melaporkan dan memproses kenaikan pangkat pegawainya ke BKD, akhirnya ASN yang jadi korban. Inikan kasihan," kata Mizar Roem kepada wartawan Rabu (17/1/2024).

Mizar curiga ada tendensi pribadi kepala OPD kepada bawahannya sehingga tidak memproses kenaikan pangkat tersebut.

Ia berharap Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin membentuk tim untuk menelurusi hal ini.

Menurutnya, kepala OPD harus diberi sanksi jika terbukti tidak bertindak profesional.

"Ini tidak boleh dibiarkan, para staf itu kan adalah pelayan masyarakat, mereka selama ini mengabdi dengan baik tapi haknya tidak diberikan," kata Mizar.

"Kita berharap Pak Pj Gubernur dan BKD turun tangan agar ini tidak terjadi lagi ke depan," ujar Mizar.

Mizar merupakan politisi berlatar birokrat.

Sebelum masuk politik, ia pernah mengabdi sebagai ASN Pemprov Sulsel.

"Kita berharap BKD tidak menunggu laporan OPD tapi melakukan pengecekan ASN langsung di OPD masing-masing," kata Mizar.

Gaji ASN, TNI dan Polri naik

Pemerintah sedang membahas rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kenaikan gaji bagi ASN tersebut didukung Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Said Abdullah.

"Sesuai dengan usulan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan gaji ASN, TNI dan Polri sebesar 8 persen.

Serta kenaikan 12 persen pensiunan ASN, TNI dan Polri," tutur Said, dikutip melalui keterangan persnya, Senin (11/9/2023).

Atas kebijakan itu, sebut Said, RAPBN 2024 memberi dukungan anggaran sebesar Rp 9,45 triliun.

Rencana ini pun akan dibahas antara Banggar DPR dan pemerintah saat rapat pada 19 September 2023.

Menurut Said, kenaikan gaji tersebut telah didasarkan pada pertimbangan kekuatan fiskal Indonesia pada 2024.

"Kami juga melihat kenaikan gaji ini tidak berdampak signifikan pada kenaikan inflasi, karena sepanjang potensi kenaikan permintaan dapat diimbangi dengan suplai barang barang konsumsi bisa terjaga dan terpenuhi pasokannya," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya telah mempertimbangkan kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dengan saksama.

Pasalnya, tiga profesi ini dianggap telah berdedikasi tinggi terhadap negara.

"Mereka (ASN, TNI, Polri, dan pensiunan) telah berdedikasi tinggi selama ini, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi cepat," tuturnya.

Ia pun berharap, kenaikan gaji tersebut bisa menambah kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan yang tidak mendapatkan kenaikan gaji selama empat tahun terakhir.

"Padahal setiap tahun kita menghadapi kenaikan inflasi. Sehingga kenaikan ini kita harapkan bisa menjadi kesempatan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik," imbuhnya.

Kemudian, kenaikan gaji itu juga diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, sehingga kegiatan ekonomi bisa lebih luas.

"Dengan konsumsi yang meningkat, kami harapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional juga meningkat," sambung Said.

Selain itu, kenaikan gaji juga diharapkan dapat menambah semangat dan etos kerja ASN, TNI, dan Polri.

Sebab, TNI dan Polri adalah ujung tombak urusan pemerintahan yang menjalankan pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terakhir, sebut Said, kenaikan gaji diharapkan dapat menjadi perlindungan sosial bagi ASN, TNI, dan Polri, terutama bagi para pensiunan yang sudah tidak produktif lagi.

"Kebijakan ini juga kita harapkan menguatkan resiliensi para pensiunan ASN, TNI dan Polri terhadap peningkatan biaya hidup tahunan, khususnya perlindungan di hari tua yang kebutuhan terhadap biaya kesehatan potensial meningkat," jelasnya. (*)