LHKP Muhammadiyah Sulsel Gandeng Bawaslu-ICMI Deklarasi Awasi Pemilu 2024 di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Sulawesi Selatan (Sulsel) menjalin kolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) wilayah Sulsel. 

Mereka bersama-sama menggelar deklarasi dan dialog publik yang bertajuk 'Indonesia Bersaksi, Awasi Pemilu'. 

Acara berlangsung di Hotel Remcy Panakkukang, Makassar, Minggu (14/1/2024) siang.

Dialog ini sebagai upaya untuk memastikan pemilu 2024 berjalan adil dan transparan.

Dialog publik tersebut melibatkan narasumber utama, antara lain Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, LHKP PWM Sulsel Masmulyadi, MHH PPM Feri Amsari.

Dari ICMI Orwil Sulsel Adi Suryadi, Ketua Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu, Samsang Syamsir.

Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Prof Dr Ma'mun Murod Al Barbasy membuka dialog secara resmi.

Dalam sambutannya, Ma'mun Murod Al Barbasy paparkan soal tiga jantung utama negara Indonesia.

Yakni, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Dia menyinggung soal kondisi demokrasi di Indonesia saat ini berjalan tidak sehat.

"Penyakit demokrasi ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sering bikin pusing dalam demokrasi," katanya.

"Ketika tiga institusi ini kalau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka demokrasi tidak akan berjalan sesuai harapan. Ketiga jantungnya berjalan dengan baik, maka Indonesia tidak bakal hidup," tambahnya.

Dia memberikan contoh soal perkembangan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun kemarin.

Dalam konteks Pemilu 2024, sebagai 01 RI, Presiden Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang tidak menampakkan netralitasnya.

"MK (Mahkamah Konstitusi) dibajak, sehingga anaknya (Gibran Rakabuming Raka) diloloskan," ujarnya.