Propam Minta Polisi Netral di Pemilu 2024, tapi Kapolri: Kita Cari Pemimpin Bisa Melanjutkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga condong ke pasangan capres dan cawapres tertentu.

Dugaan ini muncul setelah dia menyampaikan bahwa pemimpin dicari melalui pemilu 2024 adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan.

"Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik," kata mantan Ajudan Presiden Jokowi serta mantan Kapolresta Surakarta itu.

Hal itu disampaikan Listyo Sigit Prabowo dalam acara Perayaan Natal Mabes Polri 2023 seperti dilihat dalam YouTube Divisi Humas Polri, Kamis (11/1/2024).

Listyo Sigit Prabowo mulanya menyorot soal adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah pelaksanaan pemilu 2024.

Mantan Kabareskrim Polri itu juga meminta semua pihak, termasuk tokoh lintas agama untuk ikut mendinginkan suasana atau cooling system selama Pemilu 2024.

"Cooling system, saya titipkan, mumpung di sini yang hadir berbagai macam sodara-saudara dari lintas agama dan ini penting sekali kita sampaikan kepada jemaat kita, kepada jemaah kita untuk terus bisa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah persatuan pendapat yang ada," ucap dia.

• Beda Sikap Eks Kapolri Eks Wakapolri di Pilpres 2024, Sutarman Dkk Dukung Prabowo Syafruddin Netral

Dalam kesempatan itu, Sigit menambahkan, jajaran Polri memiliki tugas berat selama pemilu, di antaranya menjaga keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah adanya perbedaan pilihan pemilu.

Dia berharap perbedaan pendapat yang ada di masyarakat jangan sampai membuat dan merusak cita-cita seluruh masyarakat Indonesia.

"Kita menginginkan siapapun pemimpin yang saat ini kemudian naik menjadi pasangan calon, tentu lah para pemimpin-pemimpin terbaik," ujar dia.

"Sehingga tentunya perbedaan pendapat yang ada pada saat menentukan dan memilih calon pemimpin nasional tersebut," sambung Listyo Sigit Prabowo.

Dikutip dari laman resmi Divisi Humas Polri humas.polri.go.id, sebelumnya, Divisi Propam Polri memastikan upaya menjaga netralitas seluruh anggota Polri dilakukan dengan berbagai cara.

Hal itu menindaklanjuti perintah Kapolri.

“Ada arahan Pak Kapolri tentang netralitas. Tentunya ada juga Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian Pasal 28 ayat (1) dan (2), bahwa polisi netral,” ujar Kadiv Propam Polri Irjen Pol Syahardiantono, Senin (18/12/23).

Dibeberkan Kadiv Propam, mulai dari preemtif, preventif, dan represif kepada anggota telah ada mekanismenya.

Terkait dengan menjaga netralitas Polri, Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto menyatakan bahwa masyarakat juga harus memahami terlebih dahulu aturan di Korps Bhayangkara mengenai sikap selama Pemilu 2024.

Ditegaskannya, anggota Polri tidak boleh berpolitik, meski keluarganya diperbolehkan.

Dalam konteks ini, ia menuturkan, polisi merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar.

Meskipun ada anggotanya yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun memberikan dukungan bantuan fasilitas tidak diperbolehkan.

“Tetapi terlibat bukan arti memberikan suport kepada kekuatan politik, tapi berikan dukungan ke KPU dan Bawaslu agar berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Menurutnya, dalam PKPU dan UU Nomor 17 Tahun 2007 jelas diatur soal tugas polisi menjaga Capres-Cawapres, kotak suara dan memastikan seluruh pengamanan proses pesta demokrasi lima tahunan itu.

Sehingga netral yang dilakukan Polri adalah aturan dan sop dipatuhi.

Ia pun mengingatkan bahwa tugas utama polisi menjaga nilai-nilai sipil, dan itu salah satunya adalah demokrasi, diimplementasikan dalam pemilu. Polisi harus menjaga ini dengan baik.

“Jangan menunjukan keterlibatan, baik bentuk simbol, tanda dan kegiatan. Tapi komitmen menjaga agar pemilu lancar. Tentu dengan tupoksi yang sudah diatur tadi,” jelasnya mengatakan.(*)