Satpol PP Segera Tertibkan Banner Azikin Solthan dari Pepohonan Bantaeng

TRIBUN-TIMUR.COM, BANTAENG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantaeng akhirnya segera menertibkan baliho caleg terpaku di pepohonan Kabupaten Butta Toa.

Salah satu baliho yang terpasang adalah caleg Partai Gerindra Azikin Solthan.

Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu itu dinilai merusak estetika kota di kabupaten bejuluk Butta Toa tersebut.

Kasat Pol PP Bantaeng, Jaemuddin segera bertindak bersama jajarannya.

"Kami sudah koordinasi dengan Bawaslu (Bantaeng) dan inshaa Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan penertiban APK dan BK (Bahan Kampanye)," ujar Jaemuddin kepada Tribun-timur.com melalui pesan WhatsApp.

Ia mengungkapkan, penertiban banner atau baliho akan dilakukan di pusat kota, Kecamatan Bantaeng.

Pihaknya juga akan menyisir sejumlah wilayah bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantaeng.

"Kita rencana fokus dalam kota dulu setelah itu kita lanjutkan ke wilayah yang lainnya, ya tentunya bersama DLH," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ruas jalan poros Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) dipenuhi baliho caleg, Kamis (4/1/2024).

Pantauan Tribun Timur, Alat Peraga Kampanye (APK) pemilu itu terpaku di setiap pohon.

APK menjamur di simpang tiga menuju kantor KPU Bantaeng hingga depan SPBU Lamalaka.

Selain di Kecamatan Bantaeng, APK juga banyak terpajang di ruas Jalan Kecamatan Bissappu, Bantaeng.

APK yang terpaku di pohon tersebut mulai dari Caleg DPRD Provinsi, DPD-RI hingga DPR-RI.

Tampak dalam satu pohon terdapat empat baliho caleg.

Baliho caleg diantaranya milik caleg DPR-RI Azikin Solthan, Ridwan Andi Wittiri, dan Muhammad Sultan.

Ada juga caleg DPD-RI Prof Dr dr Idrus A Paturusi hingga caleg DPRD Provinsi dari partai PAN, Muh Yusuf Badjido.

Menanggapi hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantaeng mengaku tak punya kewenangan menertibkan APK.

"Berdasarkan regulasi pada tahapan kampanye, kami tidak punya kewenangan untuk menertibkan (APK)," ujar Ketua Bawaslu Bantaeng, Ningsih Purwanti melalui pesan WhatsApp.

Ningsih mengatakan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 29 tahun 2021, yang berwenangan menertibkan APK yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP Bantaeng.

Meski Bawaslu tak punya kewenangan, lanjut Ningsih, pihaknya tetap berkoordinasi dengan DLH dan Satpol PP Bantaeng.

Lanjut Ningsih, larangan pemasangan spanduk, banner atau alat peraga lainnya pada pohon telah tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 huruf F tentang ketertiban umum.

"Setiap orang atau badan dilarang memasang spanduk pada pohon menggunakan paku, tali, kawat dan lainnya yang berpotensi merusak struktur fisiologis pohon," kata dia.

"Yang kewenangan untuk tindak lanjut penertibannya ada di mereka," jelasnya.

Laporan Kontributor Tribun-Timur.com, Muh Agung Putra Pratama