Ancaman Serius! Kontraktor Bakal Segel Kantor Pemkab Bone Jika Ingkar Janji Bayar Utang

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Asosiasi Kontraktor Bone (AKB) akan menyegel Kantor Pemerintah Kabupaten Bone jika ingkar janji bayar utang. 

Hal itu ditegaskan Ketua AKB Eko Wahyudi saat mendatangi Kantor DPRD Bone, Rabu, (3/1/2023). 

"Iya kami segel kantor Pemda, jika tuntutan kita tidak direalisasikan," tegasnya 

Tidak hanya itu, Eko Wahyudi akan memanggil lebih banyak lagi massa. 

"Kami berjanji jika teman-teman kontraktor tidak dibayarkan dengan waktu yang sudah ditentukan, kami akan datang jauh lebih banyak lagi," ujarnya 

"Bahkan semua tukang, penjual material, dan penamabang yang berkontribusi dengan kontraktor kami akan meminta untuk turun semua," sambungnya 

Kemudian, Eko juga akan menurunkan segala jenis kendaraan proyek dengan berisi sampah. 

"Kalau bisa kami akan menurunkan mobil tongkang kontraktor diisi sampah, lalu dibuang di pelataran kantor Bupati dan DPRD Bone," ucapnya 

Meski begitu, hal tersebut merupakan janji kontraktor jika utangnya belum dibayar hingga akhir Januari 2024. 

"Sampai januari ini kita tidak dibayar, jangan marah kalau kita buang sampah di tempat itu (Kantor Bupati dan DPRD Bone)," tekannya 

"Itu merupakan janji kita, dan kami berharap itu tidak terjadi, jika terjadi itu pertama kali akan terjadi di pemerintahan kabupaten Bone," tutupnya

Utang Rp65 M

Kontraktor mendesak Pemkab Bone melunasi utang sebesar Rp65 Miliar. 

Hal ini disampaikan Ketua AKB Eko Wahyudi saat menyambangi Kantor DPRD Bone, Rabu (3/1/2024). 

"Iya utang yang belum dibayar sekitar Rp 65 Miliar, SPM kita sudah masuk di Pemda," Katanya 

Eko Wahyudi menyebut para kontraktor harus harus membayar tukang dan material yang telah dipinjam.

Apalagi buruh bangunan tidak ingin tahu terkait mekanisme yang terjadi. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Puluhan Kontraktor Datangi Kantor DPRD Gegara Pemkab Tak Bayar Utang

"Intinya tukang tidak mau tahu pekerjaan yang dia selesaikan harus tetap dibayar," jelasnya.

Sehingga ia menjadi masalah baru bagi para kontraktor di Bone.

"Jadi tidak ada alasan pemda tidak melakukan pembayaran ke kontraktor," tambah Eko 

Eko menilai, jika kita berkontrak dan realisasinya di Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) itu ada.

"Melakukan suatu perencanaan DPA yang saya pahami, berarti uangnya ada," ucapnya 

Apalagi dana untuk kontraktor dari Pemprov Sulsel sudah turun. 

"Informasi yang kami dapatkan di bulan Novembar sudah ditransfer pusat,100 persen,"tuturnya 

"Jadi tidak alasan bisa kita terima dari pemda terkait anggaran ini belum dibayar,"tutupnya. (*)