Kabar Baik! Rekrutmen CPNS 2024 Segera Diumumkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah update rekrutmen CPNS 2024 dan PPPK 2024.

Kabar bagi para pencari kerja, khususnya yang ingin bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 segera dibuka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan rekrutmen CPNS 2024 besar-besaran pada awal Januari 2024.

Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Azwar Anas dalam konferensi pers di di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023), dilansir dari Kompas.TV.

"Jadi jumlahnya saya belum bisa umumkan hari ini, karena nanti di bulan pertama, Januari minggu pertama, Presiden akan mengumumkan," kata Azwar Anas.

"Nanti ada kita akan menyelesaikan yang 1,6 juta PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ini nanti akan kita beresin. Tentu nanti skenarionya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, MenPANRB mengungkapkan bahwa rekrutmen CPNS pada 2024 mendatang akan diutamakan bagi fresh graduate. 

Pasalnya, selama ini perekrutan yang dikhususkan untuk lulusan baru belum banyak dilakukan pemerintah.

"Selama ini belum ada rekrutmen (untuk fresh graduate) kecuali Kejaksaan kemarin, dan totalnya cukup besar tahun ini, jumlah detailnya nanti akan diumumkan oleh Bapak Presiden," terang Azwar Anas.

 Selain itu, nantinya fokus rekrutmen CPNS 2024 juga akan dilakukan untuk talenta digital. Hal ini guna mendukung digitalisasi pemerintahan yang lebih digalakkan pada tahun depan.

"Salah satu fokusnya di talenta-talenta digital karena kita banyak talenta digital yang diperlukan di daerah," tutur dia.

"Tetapi talenta digitalnya bukan marketing digital, seperti pinjaman online dan lain-lain, tapi lebih ke hulunya, misalnya digital di sektor pertanian," ucapnya.

Diketahui, pada tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya juga telah membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 bulan September lalu.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi PNS atau aparatur sipil negara (ASN) yang diperlukan.

Jumlah tersebut dibuka untuk 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah sebanyak 493.634 ASN.

Rinciannya, untuk pemerintah pusat sebanyak 28.903 CPNS dan 49.959 PPPK. Sedangkan di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan dan 42.826 PPPK teknis. Saat ini, proses rekrutmen CPNS 2023 itu masih berlangsung dan selesai tahun depan.

Formasi CPNS 2024

Sebagai informasi, Kemenpan RB mencatat kebutuhan CPNS tahun 2024 mencapai 1,3 juta formasi, yang akan menyediakan banyak formasi untuk fresh graduate.

Salah satu kebutuhan formasi yang akan dipenuhi dalam rekrutmen CASN 2024 adalah posisi calon hakim (cakim).

Menurut data Mahkamah Agung (MA), masih cukup banyak kekurangan pada formasi calon hakim.

“Jadi setelah beberapa waktu sudah tidak ada formasi cakim (calon hakim) secara besar-besaran, maka ini menjadi pertimbangan dari Kementerian PANRB untuk menyediakan formasi untuk calon hakim tahun 2024 karena kekurangannya cukup banyak,” tutur Anas, beberapa waktu lalu, dilansir dari Kompas.com.

Pengadaan calon hakim dilakukan untuk mengisi kebutuhan hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

Pengadaan hakim diseleksi dari calon hakim dari Analis Perkara Peradilan, yang telah diangkat sebagai PNS dari penetapan kebutuhan CPNS dan memenuhi kualifikasi sebagai calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Nantinya pengadaan posisi hakim dilakukan sama dengan tahapan pengadaan CASN umumnya, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengangkatan sebagai hakim.

“Namun untuk menjadi hakim tentu dilakukan uji kompetensi kembali oleh Mahkamah Agung,” tutur Anas.

Masih diperlukan sumber daya manusia (SDM) aparatur untuk mengisi kebutuhan beberapa unit kerja pengadilan baru yang berada di lingkungan MA.

Kebutuhan formasi di lingkungan Mahkamah Agung mencapai puluhan ribu, yang terdiri atas hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, dan hakim peradilan tata usaha negara, serta ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK. (Kompas.TV) (Kompas.com)