Ekonom Sulsel Soroti Debat Cawapres 2024

"Hal ini terlihat dari beberapa indikator pada Juli 2023, seperti indeks keyakinan PMI manufaktur Indonesia di level ekspansif dan konsumsi rumah tangga," katanya.

Kemudian, adanya investasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong revisi peraturan terkait cipta kerja, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Pengembangan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting sebagai lokomotif pembangunan untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Muttalib berharap ada sinergi dan kontribusi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk membangun optimisme ekonomi Indonesia.

Inflasi Masih Terkendali

INFLASI di Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin terkendali, terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional 3±1 persen yoy.

Inflasi gabungan 5 kota IHK di Sulsel terus menunjukkan tren penurunan dari 5,83 persen (yoy) di awal 2023 menjadi 2,79 persen (yoy) pada November 2023.

Kepala Kantor Perwakilan BI Sulsel Causa Iman Karana menyebut keberhasilan itu dicapai berkat sinergi Pemprov Sulsel, Bank Indonesia dan TPID provinsi.

"Itu dengan kegiatan antara lain high level meeting TPID, pelaksanaan pasar murah, gerakan nasional pengendalian inflasi pangan serta perluasan kerjasama antar daerah, optimalisasi jalur distribusi SIPEPPA bersama Bulog dan Toko Ritel," katanya.

Tekanan inflasi pada 2023 diperkirakan terus menurun dan terjaga dalam rentang sasaran 3,0±1 persen (yoy) dan cenderung bias bawah.

Pada 2024, tekanan inflasi diperkirakan terjaga di rentang sasaran 2,5±1 persen (yoy) seiring perbaikan produksi pangan di tengah cuaca yang berangsur kondusif.

Ia menyatakan, hadirnya beberapa kawasan industri diharapkan bisa mendukung iklim investasi yang semakin kondusif dan meningkatkan daya saing.

"Potensi sumber daya alam besar di sektor pertanian dan pertambangan akan mendukung peran strategis Sulsel sebagai lumbung pangan Nasional dan pendukung kebijakan hilirisasi nikel," katanya.(*)