Gibran Suruh Prof Mahfud MD Buka Google

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan Mahfud terkait investor yang sudah masuk IKN Nusantara.

Ia menyebutkan beberapa investor yang sudah masuk IKN.

"Prof Mahfud, pulang debat, tolong digoogling (buka google), sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu, setelah Pilpres mereka akan wait and see melihat stabilitas eko di Indonesia," kata Gibran di acara debat Cawapres yang berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) malam.

Sebelumnya Mahfud MD juga sempat tergelitik mengenai pernyataan Gibran Rakabuming Raka soal 20 persen dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menggunakan APBN.

"Saya sangat tertarik ke IKN dan harus kita lanjutkan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20 persen dari APBN dan sisanya investor," kata Mahfud.

Sementara, Mahfud mengatakan, hingga saat ini belum ada investor yang masuk. Dia pun meminta Gibran untuk menyebutkan investor tersebut.

"Sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satu pun investor yang masuk. Kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 investor mana yang sudah masuk ke sana," katanya.

Gibran juga menyebut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, calon Wakil Presiden RI nomor urut satu, tidak konsisten soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Putra Presiden Joko Widodo ini mengatakan, Cak Imin dulu sempat ikut meresmikan IKN dan bahkan ikut potong tumpeng di IKN.

“Cak Imin ini aneh. Tidak konsisten. Dulu ikut meresmikan, bahkan ikut potong tumpeng di IKN. Tapi sekarang justeru terus mengeritik dan menolaknya setelah jadi pasangan Anies Baswedan,” kata Gibran di acara debat Cawapres yang berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) malam.

Menurut Gibran, pembangunan IKN bukan hanya untuk pemerintah semata, namun juga untuk pemerataan ekonomi Indonesia. IKN dinilai jadi cara agar bisa menghilangkan Jawa Sentris.

"IKN ini bukan membangun bangunan pemerintah tetapi sambil pemerataan di Indonesia, simbol transformasi di Indonesia," katanya.

Baca juga: Gibran ke Cak Imin: Aneh, Ingin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta Tapi Tidak Setuju IKN

Pinjaman Online

Pada kesempatan yang sama, Prof Mahfud MD menilai ekonomi digital di Indonesia bagaikan dua mata pisau.

Selain bisa membuka akses pasar, ekonomi digital juga bisa membuat kerugian bagi masyarakat, contohnya terkait pinjaman online (pinjol).

Mahfud mengatakan saat ini pemerintah telah memiliki aturan tentang kebijakan data digital.

Ia bilang ekonomi digital tak bisa terhindarkan siapapun, karena itu masyarakat perlu hati-hati terhadap dampaknya.

"Kita tak dapat menolaknya, tapi harus hati-hati karena terjadi distrupsi luar biasa. Saya menangani kasus pinjol. Rakyat menjadi korban, ada kripto misalnya. Kasus pinjol problematic karena dia dibuat secara hukum perdata," katanya.

Menurutnya, saat ini banyak masyarakat masih mudah percaya terhadap iming-iming pinjol, namun tak tahu dampak negatifnya.

Karena hal itu lah, banyak masyarakat yang terjerat pinjol.

Ia mencontohkan ada salah satu guru yang mengambil pinjaman pinjol dari ratusan ribu, namun terus berbunga hingga ratusan juta.

Bahkan, kata Mahfud, ada yang sampai bunuh diri gara-gara pinjol.

"Ada seorang guru di Semarang meminjam hanya Rp500 ribu. Kemudian utangnya menjadi Rp240 juta karena selalu bertambah bunganya, kemudian ada yang sampai bunuh diri," katanya.

Sayangnya, kata Mahfud, masalah ini tak bisa diatasi dengan optimal karena masuk dalam hukum perdata.

Baca juga: Kumpulan Istilah Asing Jadi Senjata Gibran di Debat Cawapres: SGIE, CCS Hingga ICOR

"Dalam hal ini ketik saya sampaikan ke Polri, tidak bisa pak itu perdata," katanya.

Orang Kaya

Cawapres nomor urut 1 Muhamin Iskandar alias Cak Imin berbicara tentang perubahan dalam visi misi dan program debat Cawapres 2024.

Pada kesempatan itu, Cak Imin berbicara tentang ketimpangan yang ada.

Cak Imin mengatakan ada 100 orang di Indonesia yang punya harta kekayaan lebih tinggi dibanding jutaan penduduk Indonesia lainnya.

"Disrupsi adalah awal dari perubahan. Bayangkan 100 orang Indonesia kekayaannya di atas Rp100 juta jumlah penduduk Indonesia," katanya.

Ketimpangan itu, kata Cak Imin, harus dibenahi.

Ia ingin agar ketimpangan di dalam negeri bisa ditekan dan membuat ekonomi jadi merata.

"Artinya ini keadaan yang tidak adil ini harus kita slepet," ujarnya.

Salah satu cara yang ditawarkan Cak Imin adalah dengan pengendalian pajak.

Menurutnya, orang-orang yang memiliki harta berlebih akan dipajaki seiring dengan penurunan pajak masyarakat kelas menengah.

Artinya, ia ingin tak menyamaratakan pajak masyarakat Indonesia.

"Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajaki bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia," katanya.

Ketika Cak Imin Tanya Tips ke Gibran

Pada satu momen, Cak Imin melontarkan pertanyaan ke Gibran Rakabuming soak tips agar proyek besar pusat dimasukkan ke daerah, dalam hal ini daerah yang dipimpin Gibran yakni Kota Solo.

"Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain," kata Cak Imin.

Kepada Gibran, Cak Imin menanyakan tips dan trik agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa masuk ke daerah mereka seperti di Solo.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Gibran mengatakan, bahwa Indonesia sudah memulai pemerataan pembangunan.

Proyek yang dibangun pemerintah pusat bukan hanya Solo saja, tapi 53 persen investasi sudah ada di luar Jawa.

"Kalau kita ingin fair ya, Gus (Cak Imin), jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi Wali Kota, ini jauh lebih besar," kata Gibran.

"Saya tahu lah arah pertanyaannya ke mana," kata Gibran.

Dia mencontohkan pembangunan-pembangunan yang berdampak ke masyarakat, misalnya masjid yang dibangun tanpa APBN, pembangunan pariwisata, dan pembangunan UMKM.(*)