Bupati Tuding Kades Penyebab Jeneponto Jadi Daerah Termiskin Kedua di Sulsel, Ketua Apdesi Dilema

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jeneponto, Raja Muda Sewang menanggapi pernyataan Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) Iksan Iskandar. 

Tanggapan itu perihal tudingan Iksan Iskandar terhadap kepala desa (kades) yang diduga sengaja menjadikan Jeneponto sebagai daerah termiskin di Sulsel dengan cara meminta bantuan sosial (bansos).

Raja Muda Sewang yang ditemui di Mapolres, Jl Pelita, Kecamatan Binamu, Jeneponto merespon hal tersebut.

"Kepala desa bukan sengaja tapi kepala desa itu dilema, dilain sisi kepala desa dituntut dari pimpinan atas agar bagaimana untuk tidak ada lagi bantuan ke desa, khususnya bansos," ujarnya kepada Tribun-timur.com, Selasa (19/12/2023).

"Nah disisi lain, masyarakat ini menganggap kepala desa gagal memimpin kalau masyarakat tidak dapat bantuan," ucapnya. 

Ia mengatakan, tudingan bupati tak semestinya ditujukan kepada seluruh kades.

Sebab, pendataan masyarakat miskin adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos).

"Dinas Sosial dalam hal ini harus bekerja keras turun ke lapangan mengecek bahwa ini layak dimiskinkan, atau ini sudah layak keluar dari angka kemiskinan," tuturnya.

"Jadi ini 100 persen bukan kesalahan atau kekeliruan kepala desa tetapi juga kekeliruan kabupaten," terangnya 

Mirisnya lanjut Raja, Dinsos yang kerap melakukan pendataan di masyarakat tak pernah berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa (pemdes).

Hal itu menjadi pemicu banyak warga terdata dan masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu.

"Tidak ada koordinasi bahwasanya kabupaten turun ke lapangan mengecek, dia (Dinsos) ambil data dari kepala dusun, dari RT," jelasnya.

Selain itu, Raja turut menyoroti penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimiliki para warga.

Kepemilikan KIS menunjukkan bahwa warga tersebut masuk dalam kategori kurang mampu.

Terlebih, KIS yang dimiliki masyarakat adalah gratis alias iurannya dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN.

Baca juga: Jeneponto Masih Termiskin Kedua di Sulsel, Iksan Iskandar Sebut Sengaja Dimiskinkan

"Barangsiapa yang masih memanfaatkan KIS dianggap bahwa masyarakat itu masih kategori miskin, nah yang keluarkan itu siapa, dari kabupaten tanpa koordinasi dengan desa," akunya.

Raja juga membeberkan perihal banyaknya warga mendatangi kantor Dinsos untuk membuat KIS.

Mestinya, kata Raja, pembuatan KIS gratis harus melampirkan bukti keterangan miskin atau kurang mampu dari Pemdes. 

"Ada masyarakat yang langsung ke Dinas Sosial dan langsung dilayani disana tanpa turun ke lapangan apakah layak diberi atau tidak, paling tidak mengambil surat keterangan tidak mampu dari desa atau surat keterangan kurang mampu sehingga bisa dikategorikan inilah yang paling miskin," tambahnya 

Atas dasar tersebut, Raja meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat bersinergi tanpa harus tindih menindih.

"Ke depan memang harus kerjasama dengan baik, data statistik, Capil dengan Dinas Sosial itu harus sinkron. Jadi saya rasa kekeliruan ini bukan kekeliruan 100 persen dari kepala desa, tetapi juga kekeliruan dari kabupaten, dalam artian kekeliruan kita semua," pungkasnya. 

Sebelumnya pada Selasa (12/12/2023), Iksan Iskandar menanggapi hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sulsel tahun 2023.

Hasilnya, peringkat pertama masih ditempati Kabupaten Pangkep sebagai daerah termiskin di Sulsel dan disusul Jeneponto di posisi kedua.

Terkait hal itu, Iksan Iskandar menyebut angka penduduk miskin di Jeneponto sengaja dibuat-buat.

"Mengelola kemiskinan tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan, karena kemiskinan yang ada di Jeneponto ini adalah kemiskinan yang terstruktur," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jl Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Selasa (12/12/2023) siang.

"Yang kedua kemiskinan yang dibuat-buat, yang dimaksud kemiskinan yang dibuat-buat oleh kepala desa (kades) yang memasukkan semua masyarakatnya supaya dapat bantuan (penerima manfaat)," ucapnya. 

Diketahui, angka kemiskinan di Kabupaten Pangkep tahun 2023 yakni 13,49 persen sedangkan Jeneponto 13,07 persen.

Persentase penduduk miskin dua kabupaten tersebut turun dibanding tahun lalu.

Baca juga: 55.098 Warga Sinjai Miskin Ekstrem, Pengeluaran Bulanan Hanya Rp322 Ribu

Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Pangkep yakni 13,92 persen, sementara Jeneponto 13,73 persen.

Meski begitu, dua kabupaten ini masih tetap menempati peringkat pertama termiskin dan kedua di Sulsel.

Berikut peringkat 24 kabupaten/kota termiskin di Sulsel tahun 2023:

- Pangkep 13.40 persen

- Jeneponto 13.06 persen

- Luwu 12.71 persen

- Enrekang 12.69 persen

- Luwu Utara 12.66 persen

- Tana Toraja 12.48 persen

- Kepulauan Selayar 12.27 persen

- Toraja Utara 12.12 persen

- Bone 10.53 persen

- Maros 9.65 persen

- Bantaeng 9.18 persen

-Pinrang 8.90  persen

- Sinjai 8.55 persen

- Barru 8.46 persen

- Takalar 8.29 persen

- Kota Palopo 7.69 persen

- Soppeng 7.48 persen

- Gowa 7.42 persen

- Bulukumba 7.22 persen

- Luwu Timur 6.93 persen

- Wajo 6.73 persen

- Kota Parepare 5.34 persen

- Sidrap 5.14 persen

- Kota Makassar 5.07 persen.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Muh Agung Putra Pratama