Pengalaman 20 Tahun Akademisi Jadi Pondasi, Kini Tatap Periode Kedua Senayan

4. Bagaimana dengan Anda sebagai pimpinan komisi? 

Sebagai pimpinan komisi, tantangannya terutama dalam menghadapi isu-isu yang kompleks dan merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi semua pihak. Karena kebijakan dan keputusan di DPR itu,
pasti berimplikasi pada kebijakan publik.

Sebagai seorang dosen, merumuskan kebijakan cukup kita diskusi dan analisis data, namun sebagai politisi setelah diskusi harus mengambil keputusan yang bisa diterima semua pihak dan tidak memihak.

Sebagai pimpinan komisi harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan
daerah, wilayah, dan nasional.

Salah satu problem di Sulsel saat ini adalah antrean haji yang cukup panjang. Ada yang 30 tahun hingga 47 tahun.

Saya berusaha memperjuangkan solusi untuk mengurai antrean tersebut sambil mempertimbangkan kepentingan
nasional secara lebih luas.

Ini menjadi tantangan besar bagi saya.

Tantangan lain, yaitu mengintegrasikan potensi dari berbagai tokoh dan pengalaman di daerah dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional.

Integrasi ini penting dalam membentuk kekuatan untuk kepentingan publik.

5. Selain haji, isu lain yang dibahas di Komisi VIII?

Kami sedang membahas dua rancangan undangundang penting.

Pertama, tentang kesejahteraan ibu dan anak.

Kedua, terkait pendidikan agama.

Kami berharap dapat menyelesaikan rancangan undangundang kesejahteraan ibu dan anak ini pada awal
tahun 2024. Kami juga fokus pada isu layanan sosial, terutama pengawasan agar bantuan sosial benar-benar
tepat sasaran dan dapat membawa perubahan signifikan terkait kesejahteraan masyarakat penerima. Isuisu ini secara rutin kami bahas di komisi.

6. Bagaimana dengan kebencanaan?