Pakaian UAS Saat Jamu Anies Baswedan Jadi Perhatian, Capres AMIN Ungkap Hasil Pertemuan

Selanjutnya, argumen Anies soal hal tersebut juga ditanggapi oleh Prabowo dengan membahas kembali era Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

Dikatakan Prabowo, Anies terpilih karena berada di pihak partai politik yang di luar pemerintahan atau oposisi dari pemerintah.

“Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi.

Padahal, Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, berarti Mas Anies oposisi," kata Prabowo.

Pada waktu itu, diketahui, Prabowo dan Partai Gerindra mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk ikut kontestasi Pilgub dan akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI setelah mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat yang diusung PDIP. 

Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa apabila Presiden Jokowi diktaktor, maka Anies tak akan berhasil menjadi gubernur karena saat itu Prabowo adalah pihak oposisi.

"Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin Anda jadi Gubernur. Kalau Pak Jokowi diktator, Anda tidak akan jadi Gubernur, saya waktu itu oposisi Mas Anies,” tegas Prabowo.

Kata Pengamat soal Argumen Anies 

Pengamat Politik, Arifki Chaniago menilai argumentasi yang disampaikan Anies sebagai bargaining position dan memperkuat daya tawar narasi ‘perubahan’ di masyarakat itu sah-sah saja.

Namun, hal tersebut juga harus selaras dengan sikap partai politik pengusungnya, yakni NasDem dan PKB.

“Mas Anies harus menyelaraskan narasi perubahan yang dimainkannya dengan sikap politik NasDem dan PKB."

"Jika NasDem dan PKB masih berada di pemerintahan berarti partai pengusung Anies setuju dengan keberlanjutan program Jokowi,“ ujar Arifki dalam rilis yang diterima Tribunnews, Rabu (13/12/2023).

Tak hanya itu, Chaniago juga menilai bahwa kritikan Anies soal menurunnya kualitas demokrasi itu tak relevan.

Pasalnya, di era media sosial ini, semuanya terbuka dan semua orang bisa dengan mudah menyampaikan atau mendapatkan informasi.

“Anies memainkan narasi demokrasi itu karena memang posisinya kontra dengan pemerintahan Jokowi," kata dia.

"Tetapi, pendukung Ganjar, atau Anies yang hari ini posisinya menjadi pengkritik pemerintah masih bebas saja menyatakan pendapatnya,” ungkap Arifki.

Chaniago pun menyertakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dari data tersebut, justru menunjukkan indeks demokrasi naik dalam 3 tahun terakhir.

“Kita lihat saja data BPS, selama periode 2020 hingga 2022 skors indeks demokrasi buktinya mengalami kenaikan, di tahun 2020 skornya 73,66, tahun 2021 itu 78,12 serta di tahun 2022 angkanya 80,41,” tutup Arifki.