Pakaian UAS Saat Jamu Anies Baswedan Jadi Perhatian, Capres AMIN Ungkap Hasil Pertemuan

Atas hal tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pun angkat bicara.

Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengatakan, keputusan Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019 itu karena panggilan bangsa.

Bukan tak tahan menjadi oposisi karena menyebabkan tidak bisa berbisnis.

"Pak Prabowo masuk ke pemerintahan bukan karena tidak tahan oposisi, apalagi karena selama oposisi tidak bisa berbisnis. Tapi karena panggilan bangsa dan sejarah," kata Nusron kepada awak media, Rabu (13/12/2023).

Langkah tersebut untuk mengatasi keterbelahan masyarakat yang terjadi di Pilpres 2019.

Ditegaskan Nusron, langkah Prabowo itu bukan sebagai bentuk pragmatisme atau mencari keuntungan semata.

Maka dari itu, dibutuhkan jiwa besar Prabowo untuk bergabung dengan Presiden Jokowi yang pernah menjadi rivalnya di Pilpres 2019 itu.

"Prabowo menjadi bagian dari aktor negara dan sejarah. Karena kebutuhan untuk mengatasi problem bangsa akibat keterbelahan yang menganga pasca-Pilpres 2019. Negara tidak boleh pecah dan terbelah."

"Sehingga dibutuhkan jiwa besar Pak Prabowo untuk bersedia bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Ini adalah bentuk rekonsiliasi nasional," ucapnya.

"Ini bukan langkah pragmatis akibat tidak tahan menjadi oposisi. Tapi demi persatuan dan kesatuan Indonesia dan masa depan demokrasi di Indonesia," jelas Nusron.

Prabowo Balas Sindirian Anies

Sebelumnya, Anies mengatakan, kekuasaan itu lebih dari soal bisnis, lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

"Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat, sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi seperti disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi," kata Anies dalam debat di KPU RI, Selasa.

"Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan, kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," tutur Anies.

Anies juga menyinggung mengenai menurunnya kualitas demokrasi terkait berkurangnya kebebasan berbicara dan melemahnya oposisi yang seharusnya menjadi penyeimbang pemerintah, selain proses Pemilu yang bebas dan adil.