Komitmen Keluar dari Stigma Zona Merah, Bupati Iksan Iskandar: Tidak Mudah Bukan Berarti Tidak Bisa

TRIBUN-TIMUR.COM - Mengingat jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 yang semakin mendekat, Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto kembali menegaskan komitmentnya untuk menghapus stigma zona merah.

Pernyataan komitmen ini disampaikan oleh Bupati Iksan Iskandar pada rapat Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) yang digelar pada pagi hari ini, Senin (11/12/2023).

Ada dua hal penting yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini, yakni terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah penyelenggaraan Pemilu 2024.

Serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemadanan data antara KPU, Bawaslu dan Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil.

Rapat Forkopimda dihadiri oleh sejumlah tokoh dan perwakilan yang memegang peran vital dalam proses Pemilu, termasuk Ketua DPRD H. Aripuddin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto Imam Taufik Bohari, serta perwakilan dari kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto.

Ketua KPU, Dr. Sapriadi Saleh, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa tahapan Pemilu saat ini telah memasuki proses kampanye dan mobilitas logistik.

Proses rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sedang berlangsung dengan target mencapai 8 ribu orang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Muhammad Alwi, tengah melakukan studi komprehensif terkait isu-isu krusial yang berkaitan dengan potensi pelanggaran dalam Pemilu, sambil menyiapkan langkah-langkah preventif.

Dalam konteks pengamanan, Kapolres Andi Erma Suryono menjelaskan strategi pengamanan yang diterapkan, yaitu pola tiga cincin (ring 1, ring 2, dan ring 3) melalui keterlibatan satuan tugas yang telah terbentuk.

Fokusnya adalah pencegahan praktik money politics, kelancaran lalulintas, dan mencegah intimidasi atau potensi provokasi selama proses pemilihan.

Bupati Iksan Iskandar, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapannya bahwa komitmen bersama dari berbagai instansi, termasuk kerja sama antara TNI, Polri, dan elemen masyarakat lainnya, akan menjadi dasar kuat untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung damai dan menggembirakan.

"Tidak mudah bukan berarti tidak bisa, selama komitmen dan kerjasama lintas sektor tetap terjaga serta menjadi modal utama untuk keluar dari stigma zona merah pada Pemilu 2024 dan memastikan proses demokrasi berlangsung jujur, transparan, serta berkualitas," ujarnya dengan keyakinan.(adv\reskyamaliah).