Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pj Bupati Jeneponto

Akademisi Hardianto Haris Pengin Jabatan Pj Bupati Jeneponto dari Putra Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk satu figur untuk menjadi Pj Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Muh Agung Putra Pratama/Tribun Timur
Akademisi Universitas Pancasakti Makassar, Sulawesi Selatan, Hardianto Haris saat ditemui di Warkop Diagonal, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Jumat (8/12/2023) sore. Hardianto menolak Pj Bupati Jeneponto terpilih jika bukan asli putra daerah  

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO - Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk satu figur untuk menjadi Pj Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Penunjukan itu menyusul akan berakhirnya masa jabatan Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar pada 31 Desember 2023.

Terkait hal tersebut, akademisi dari Universitas Pancasakti Makassar, Hardianto Haris menolak keras Pj Bupati terpilih bukan asli putra daerah.

Dimana pada sebelumnya, DPRD setempat telah mengusul tiga nama ke Mendagri yang merupakan putra asli Jeneponto

"Saya adalah putra Jeneponto, ingin menyikapi dan mewakili masyarakat Jeneponto menolak Pj Bupati yang bukan asli Jeneponto," ujarnya saat ditemui di Warkop Diagonal, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Jumat (8/12/2023) sore. 

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan.

Ia khawatir dengan figur yang terpilih tidak memahami kondisi wilayah. 

Hal itu menurutnya akan sangat fatal.

"Alasannya masyarakat Jeneponto membutuhkan pemimpin yang memahami kondisi wilayah, memahami kondisi geopolitik," ucapnya.

Tak hanya itu, faktor utama penolakan Hardianto Haris adalah untuk menjaga netralitas pemilu yang akan berlangsung di tahun 2024.

"Yang paling penting adalah mampu berbuat adil dalam menghadapi pemilihan umum dan Pilpres, selain itu tentu Pj Bupati yang diutus oleh Kemdagri bukan Pj Bupati utusan parpol tertentu maupun calon presiden tertentu," tuturnya.

Meski tak menyebutkan satu nama secara langsung, Hardianto Haris tampak menginginkan Dr Jayadi Nas mengisi kekosongan kursi Bupati Jeneponto

Sosok tersebut memiliki pengalaman menjadi ketua KPU Sulsel periode 2008-2013 dan Penjabat Sementara (Pjs) Luwu Timur dimasa kepemimpinan mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Terlebih, Dr Jayadi Nas telah diusul dua institusi sekaligus yakni DPRD Jeneponto dan Pemprov Sulsel. 

"Kami membutuhkan Pj Bupati yang tentu memiliki track record yang baik, memiliki pengalaman birokrasi yang baik dan tentu berpengalaman menjadi Pj Bupati dan orang yang diusul oleh DPRD dan Gubernur Sulsel," terangnya.

Diketahui, tiga nama yang diusul DPRD Jeneponto yakni Kepala Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni IPDN Drs Baharuddin Pabba, Staf Ahli Bidang Kesra Provinsi Sulsel Dr Jayadi Nas dan Sekda Jeneponto Muhammad Arifin Nur.

Tiga nama tersebut telah dibawa ke Kemendagri pada 8 November 2023. (*)

Laporan Kontributor Tribun-Timur.com, Muh Agung Putra Pratama 


 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved