Biaya Haji
Alasan Fraksi PKS Tolak Keras Biaya Haji Terbaru, Durasi Haji Bisa Dipangkas dari 40 ke 30 Hari
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya Adi Putra menyampaikan alasannya menolak jumlah tersebut.
TRIBUN-TIMUR.COM - Alasam fraksi PKS tolak keras penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 93.410.000.
Biaya haji terbaru telah diputuskan Komisi VIII bersama Kementerian Agama.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya Adi Putra menyampaikan alasannya menolak jumlah tersebut.
Menurutnya, nominal tersebut masih bisa diturunkan.
Di antaranya dengan cara mengefisiensikan berbagai macam komponen biaya haji.
Wisnu meminta Pemerintah bisa melakukan efisiensi dan negosiasi ulang dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat dicapai harga yang terjangkau, rasional, dan nyaman bagi jemaah.
"Mengefisiensikan berbagai macam komponen seperti penurunan biaya penerbangan, masyair, pemangkasan durasi haji serta meniadakan komponen yang tidak penting dan relevan dengan kegiatan penyelenggaraan haji," ucap Wisnu dikutip Selasa (28/11/2023).
Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan terkait upaya penyesuaian BPIH 2024.
Wisnu mendorong agar ke depan harga komponen penerbangan dapat disesuaikan dengan harga yang lebih wajar dan kompetitif.
Ia meminta para pemangku kepentingan untukmembuat terobosan yang bisa menghasilkan harga penerbangan lebih wajar dan kompetitif mengingat biaya penerbangan saat ini masih terlalu mahal.
Wisnu juga meminta agar regulasi zonasi lokasi perhotelan atau pemukiman dihilangkan mengingat aturan ini berdampak terhadap tinggi dan rendahnya harga hotel.
"Karena peluang kompetisi yang sehat bagi hotel-hotel setara menjadi sangat terbatas, akibatnya harga-harga hotel dalam zonasi menjadi mahal," imbuh Wisnu.
Durasi haji, diusulkan Wisnu, dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari. Pemangkasan akan memberikan dampak secara multidimensional mulai dari biaya konsumsi, petugas haji, serta suasana psikologis jemaah.
Termasuk pengurangan berbagai beban pembiayaan lain terkait yang jika ditaksir bisa menghemat hingga ratusan miliar.
Lalu, PKS juga mengusulkan agar pemanfaatan bandara lama dan baru di Jedah Arab Saudi lebih dioptimalkan.

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.