Ketua KPK
Kekayaan Nawawi Pomolango Ketua KPK Pengganti Firli Bahuri : Paling Miskin Diantara Pimpinan KPK
Berikut perbandingan kekayaan Nawawi Pomolango dengan 4 pimpinan KPK lainnya versi LHKP 2021
Total kekayaan lainnya yang dimiliki Ghufron mencapai Rp 16.531.023.614 atau sekitar Rp 16,5 miliar.
Namun, di sisi lain, Ghufron juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 1,08 miliar.
Alexander Marwata
Dalam LHKPN pada periodik 2021 milik Alex yang dilaporkan pada 7 Februari 2022, total harta kekayaannya mencapai Rp 9.253.682.544 atau Rp 9,2 miliar.
Dia tercatat mempunyai tanah dan bangunan yang berada di Tangerang Selatan senilai Rp 3.544.036.000 atau Rp 3,5 miliar.
Alex juga memiliki dua sepeda, dua motor, dan satu mobil dengan nilai Rp 432 juta. Harta bergerak lain miliknya diketahui sebesar Rp 172.550.000, serta surat berharga senilai Rp 2.014.263.500 atau Rp 2,01 miliar.
Kemudian, dia mempunyai kas dan setara kas senilai Rp 3.090.833.044 atau Rp 3,09 miliar. Alex tak memiliki utang.
Johanis Tanak
Dalam LHKPN yang disampaikan Johanis pada 14 April 2022, Johanis tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp 8.911.168.628 atau Rp 8,9 miliar.
Aset yang dimilikinya berupa tanah dan bangunan di Karawang serta Jakarta Timur senilai Rp 4.574.648.000 atau Rp 4,5 miliar.
Aset lainnya yang ia punya, yakni satu motor dan tiga mobil dengan total nilai Rp 239 juta. Harta bergerak lainnya milik Johanis sebesar RP 55 juta.
Kemudian, dia mempunyai surat berharga senilai Rp 200 juta, serta kas dan setara kas mencapai Rp 3.842.520.628 atau Rp 3,8 miliar. Johanis diketahui tak memiliki utang.
Nawawi Pomolango
Nawawi memiliki total kekayaan mencapai Rp 3.414.153.579 atau sekitar Rp 3,4 miliar.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diajukan pada 3 Februari 2022, dia melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, dan Balikpapan, Kalimantan Timur senilai Rp 1.820.000.000 atau sekitar Rp 1,8 miliar.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.