Sinjai dan Soppeng Belum Sepakati NPHD Dana Pilkada, Kesbangpol Sulsel Beri Batas Waktu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tiga Kabupaten di Sulsel belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pilkada hingga batas waktu 10 November 2023.

Ketiganya yakni Luwu Utara, Sinjai dan Soppeng.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel bergerak mengusut masalah tiga Kabupaten tersebut.

Kepala Kesbangpol Sulsel Muhammad Firda mengaku sudah mengumpulkan pihak terkait.

Dari forum tersebut, Firda mendapat informasi adanya kurang komunikasi antara Pemda dan KPU serta Bawaslu

"Kita sudah sepakati, permasalahan sudah dipahami. Ada faktor kurang komunikasi, tidak terbuka," jelas Muhammad Firda, Rabu (15/11/2023).

"Luwu Utara sudah sepakat (besaran dana). Tinggal dua Sinjai dan Soppeng ini belum," sambungnya.

Diketahui, pemda harus menggelontorkan dana pilkada sebesar 40 persen di APBD 2023.

Sisanya, kebutuhan 60 persen dana pilkada masuk dalam APBD 2024.

Muhammad Firda meminta kesepakatan dana pilkada dua Kabupaten tersisa segera rampung pekan ini.

"Ketua KPU Kab/kota kan lagi ke jakarta, jadi hari jumat itu harus diskusi lagi. Jumat pekan ini," kata Muhammad Firda.

Firda mengakui ada pertimbangan panjang terkait keuangan di tingkat pemda.

Namun, menurutnya pengalokasian dana pilkada memang sudah seharusnya dilakukan.

Apalagi masuk dalam APBD perubahan di 2023.

"Harus dipahami bersama bahwa pemda ada berat persoalan keuangan, dilain pihak ada kebutuhan KPU yang harus dipenuhi . Harus ada solusi bersama karena sudah ditetapkan di APBD perubahan nilainya. Jadi kalau mau ditambahi solusinya di 2024," lanjutnya.

Sementara itu, 21 Kabupaten/Kota sudah melakukan tandatangan NPHD.

Diantaranya Makassar dengan alokasi sekitar Rp82 miliar.

Terbagi untuk KPU Rp64 miliar sedangkan Bawaslu Kota Makassar Rp18 miliar.

Kemudian di Maros mengalokasikan Rp49,6 M.

Dibagi ke KPU Maros sebesar Rp31 M dan Bawaslu Maros Rp11 M. Sementara untuk pengamanan Rp7,2 M.

Di Toraja Utara anggaran dialokasikan sebesar Rp 34 M.

Untuk KPU Rp 26 miliar serta Bawaslu Toraja Utara Rp 8 miliar.

Khusus pilgub Sulsel, Pemprov sudah cairkan anggaran Rp 150 M untuk KPU serta Rp 50 M bagi Bawaslu. (*)