Uang Perjalanan Dinas Gubernur
Anggaran Perjalanan Dinas dan Makan Minum Naik, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Tekankan Transparansi
Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel, Andi Ihsan, mengungkapkan peningkatan alokasi anggaran untuk tahun 2024.
TRIBUN-TIMUR.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah disahkan, termasuk alokasi dana untuk rumah tangga dan perjalanan dinas Pj Gubernur Sulsel.
Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel, Andi Ihsan, mengungkapkan peningkatan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dari anggaran perjalanan dinas mantan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
"Ada kenaikan dana sekitar Rp20 miliar untuk kebutuhan makanan, minuman, dan perjalanan dinas khusus pimpinan (Pj Gubernur Sulsel)," ungkap Andi Ihsan saat dikonfirmasi pada Jumat (10/11/2023).
Meskipun ada peningkatan, detail persentasenya kurang jelas menurutnya.
Alokasi Rp20 miliar tersebut juga termasuk pengadaan peralatan untuk rumah jabatan Gubernur Sulsel, seperti gorden.
Namun, terkait rincian alokasi anggaran, Andi Ihsan menyatakan dirinya belum memahami secara mendetail. Oleh karena itu, ia belum membuka rincian anggaran ini ke publik.
Sebelumnya, DPRD Sulsel telah menyetujui APBD pokok TA 2024 senilai Rp10,22 triliun.
Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Andi Ina Kartika Sari, pada Senin (6/11/2023).
"Penggunaan dana ini harus transparan dan bertanggung jawab. Ini adalah uang rakyat Sulsel, bukan milik pribadi Gubernur Sulsel. Oleh karena itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana harus melalui persetujuan DPRD Sulsel," tegas Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.
Bahtiar juga menegaskan bahwa APBD adalah instrumen penting dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pendapatan sekitar Rp10,22 triliun dan belanja daerah lebih dari Rp9,8 triliun serta pembiayaan daerah senilai Rp134 miliar.
"Meski angka-angka ini mungkin tidak memberikan dampak langsung pada perbaikan Sulsel, kekuatan lain yang perlu diandalkan adalah swasta dan partisipasi masyarakat," tambahnya.
Dengan penekanan pada transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan APBD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam membangun daerah ini dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta penggunaan dana publik secara bijaksana.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.