Kepala Biro Umum Jelaskan soal Anggaran Makan dan MInum '01' Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah diumumkan.

Dalam rincian APBD 2024, anggaran untuk rumah tangga dan perjalanan dinas Pj Gubernur Sulsel telah ditetapkan.

Andi Ihsan, Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Sulsel, mengonfirmasi bahwa ada peningkatan alokasi anggaran untuk tahun 2024.

"Saat ini, terdapat alokasi sebesar Rp20 miliar untuk makanan, minuman, dan perjalanan dinas khusus pimpinan (Pj Gubernur Sulsel)," ungkap Andi Ihsan dalam konfirmasinya pada Jumat (10/11/2023).

Namun, dia tidak memiliki informasi persis mengenai persentase peningkatan tersebut.

Alokasi dana sebesar Rp20 miliar juga mencakup pengadaan peralatan untuk rumah jabatan Gubernur Sulsel, seperti gorden dan perlengkapan lainnya.

Andi Ihsan menyebut bahwa dia belum menghafal rincian alokasi anggaran secara rinci dan belum membukanya kepada publik.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel secara resmi menyetujui APBD pokok Tahun Anggaran 2024 senilai Rp10,22 triliun dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Andi Ina Kartika Sari pada Senin (6/11/2023).

Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin menggarisbawahi bahwa penggunaan dana APBD ini harus sesuai dengan persetujuan DPRD Sulsel, mengingat APBD merupakan uang rakyat Sulsel dan bukan milik Gubernur Sulsel.

Bahtiar Baharuddin juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada DPRD Sulsel.

Bahtiar menekankan bahwa proses penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024 mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan bahwa APBD adalah alat instrumen untuk membangun Provinsi Sulawesi Selatan.

Total APBD yang telah disetujui mencapai lebih dari Rp10,22 triliun untuk pendapatan daerah, lebih dari Rp 9,8 triliun untuk belanja daerah, dan pembiayaan daerah senilai Rp 134 miliar.

Meskipun angka-angka ini tidak mampu secara langsung mengatasi semua masalah Provinsi Sulsel, Bahtiar mencatat bahwa beberapa daerah, seperti Makassar, Bone, dan Luwu Timur, mungkin akan mendapatkan alokasi lebih besar, sementara daerah lain akan menerima alokasi sekitar 1 hingga 1,5 triliun.

Dia menekankan pentingnya peran sektor swasta dan masyarakat dalam memajukan provinsi ini, menjadikan APBD sebagai instrumen utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan.(*)