BPK Mendadak Lakukan Pemeriksaan di Kantor Gubernur Sulsel, Cari Dokumen Belanja, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad, mengaku bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini sedang melakukan penyelidikan mendalam terkait belanja daerah Pemerintah Provinsi Sulsel selama tahun anggaran 2022 hingga triwulan ketiga 2023.

Proses pemeriksaan ini direncanakan akan berlangsung selama 40 hari ke depan.

Arsjad menjelaskan bahwa BPK telah menurunkan dua tim yang akan bertanggung jawab atas pemeriksaan ini. 

Tim pertama akan mengeksplorasi setiap rincian belanja daerah secara teliti, sementara tim kedua akan memeriksa tingkat kepatuhan terhadap operasional UPT RSUD Labuang Baji selama periode yang sama.

Menurut Arsjad, pemeriksaan BPK adalah langkah rutin, namun memiliki dampak strategis yang signifikan.

"Tentu ini merupakan kegiatan pemeriksaan yang rutin, namun bermakna strategis," kata Arsjad di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (3/11/2023).

Arsjad menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel saat ini tengah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal tata kelola keuangan daerah.

Dia berharap bahwa pemeriksaan BPK akan menjadi titik evaluasi penting bagi perbaikan masa depan di Pemprov Sulsel.

"Dengan pemeriksaan BPK ini, kita berharap dapat mengidentifikasi kelemahan kita dan memahami bagaimana melakukan perbaikan. BPK berkontribusi penting dalam upaya kami menuju pengelolaan tata keluangan yang lebih baik," tambah Arsjad.

Arsjad menegaskan bahwa Pemprov Sulsel akan sepenuhnya mendukung dan bekerjasama dengan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung.

"InsyaAllah, kami akan berkolaborasi sepenuhnya dalam pemeriksaan ini. Kami siap untuk menyediakan dan memenuhi data dan informasi yang diperlukan oleh tim BPK," ujarnya.